Berita9 (Kalimantan) – Sudah lima tahun lebih, kondisi jalan provinsi yang rusak parah tidak mendapat perhatian dari pemerintah setempat. Padahal, jalan tersebut termasuk jalan utama yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dengan Kalimantan Timur (Kaltim). Kerusakan yang ada sudah sangat parah dan membahayakan keselamatan warga.
Warga berharap, Gubernur Kalsel, Ruddy Arifin segera mengambil tindakan untuk memperbaikinya. “Ini bisa diperbaiki dan kami sangat kesal melihat jalanan yang rusak kian parah,” ujar warga setempat.
Tim liputan Berita9 menyusuri semua jalan perbatasan yang ternyata semuanya dalam keadaan sangat rusak parah dan bisa membahayakan pengguna jalan sampai perbatasan Kalimatan Timur. Jikapun ada perbaikan, skalanya hanya “ala kadarnnya” saja.
Saat menyusuri tepian jalan hutan yang berliku-liku, tim liputan bertemu dengan rombongan kontraktor. Sambil ikut istirahat bersama para kontraktor tersebut, kami mencoba menggali apa yang sebenarnya terjadi hingga jalan utama itu rusak parah dan tidak diperbaiki. Padahal, dana dari pemerintah pusat dan daerah sudah turun.
Salah satu pimpinan kontraktor yang sedang bersama kami melepas penat, membuka semua perilaku buruk yang dilakukan oknum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VII Kalimantan. Nara sumber kami, sebutnya Ny L, mengatakan, semua proses lelang yang ada di BBPJN VII hanya sebuah kedok belaka. Bahkan ia menyebut, system lelang secara online pun hanya sekedar formalitas belaka. Yang sebenarnya terjadi, semua sudah diatur dibelakang meja. “Tampilan online itu cumin kedok, semua sudah diatur sama oknum Kasatker,” ujar L.
“Saya saja belum tentu menang lelang sudah ditembak duluan uang tanda keseriusan lima persen dari nilai kontrak. Kalau perusahaan saya menang, uang fee ditambah lima persen lagi. Itu harus saya lakukan kalau tidak, kami akan diblack list dan tidak dapat proyek,” keluh Ny. L kepada Berita9.
“Parahnya lagi kalau proyek sudah saya dapatkan, semua kontraktor termasuk saya wajib memfasilitasi kepentingan si oknum itu. Mulai perjalanan dinas ke Jakarta, uang tiket, uang hotel. Padahal mereka sudah punya anggaran dari kantor. Jika dipikir-pikir saya sebagai kontraktor banyak kerja baktinya. Semua saya lakukan supaya alat saya tidak ditarik dan anak buah saya tidak makan, mau tidak mau lebih baik saya terus upayakan bisa bekerja biar berhadapan banyaknya mafia proyek,” ujarnya.
(Baca Membongkar Mafia Proyek BBPJN VII Kalimantan)
“LPSE banyak aturan main, setelah syarat penuh tanpa ada uang muka lima persen yang diminta oknum BPPJN. Pemberian fee itu berlaku disemua jenis proyek dimintai tanda jadi tanpa berani kasih tanda terima maupun kwitansi. Saya selaku kontraktor sangatlah susah menghadapi mafia-mafia ini, jika saya tidak ikuti cara main mereka, maka saya tidak akan dapat proyek, mengikuti cara mereka warga dan masyarakat pasti kecewa dengan kondisi jalan yg cepat rusak. Saya juga dirugikan dengan tenggat jaminan kontraktor. Stres warga dan pengusaha dengan kondisi ini. Kami juga pertanyakan bgaimana agar Presiden Jokowi bisa berantas anak buahnya yang mainkan proyek..??”
Masih menurut si Ny. L, karena pengusaha diperas oleh oknum BBPJN, maka kebanyakan kontraktor akhirnya mengurangi kualitas pekerjaan. Jika saja, oknum-oknum itu bisa diberantas, Ny. L meyakini, kualitas jalan pasti bagus karena anggaran akan dipergunakan secara maksimal.
Ironis memang, jalan raya dari Kalsel ke Kaltim dan sebaliknya semuanya rusak parah. Kondisi tanahnya banyak yang longsor, aspal terkelupas disemua badan jalan. Parahnya lagi, jembatan yang ada kondisinya kian menghawatirkan banyak yang tua dan rapuh. Jika pembaca melintas, akan berhadapan dengan lubang yang berdiameter besar.
Jalan yang hancur itu tepatnya berada diruas Penajam – Kuaro Gunung - Rambutan Batu Kajang sampai perbatasan Kalsel. Jika sampai ke Tanjung kita temui jalan agak bagus. Kondisi itu bertolak belakang dengan kekayaan alam di Kalsel dan Kaltim.
Kaltim yang kaya akan aneka tambang minyak, batu bara. Begitu juga dengan Kalsel. Pertanyaannya, bagaimana dengan janji Menteri PU, Basuki Hadimuljono yang katanya akan memberantas korupsi di Kementerian PU-Pera akan terealisasi? System pengelolaan infrastruktur sangat tidak merata, mengingat jalan menjadi kunci utama penopang perekonomian kedua wilayah. Jika jalanan yang menjadi factor utama kondisinya hancur seperti itu, yang dirugikan pasti masyarakat, karena tidak bisa mengembangkan ekonomi secara bagus.
BBPJN Wilayah VII sendiri bersikap arogan dan penuh misteri. Mereka tidak bersedia melakukan asas manajemen terbuka. Untuk itu, sindikasi Berita9 mendesak supaya aparat hukum segera turun tangan guna menyelidiki semua dokumen dan asset-aset yang ada di BBPJN.
Jawaban klasik, “tidak tahu”, “tidak mengerti” atau “nanti saya cek” adalah jawaban klasik yang keluar dari mulut para pejabat BBPJN. Kami meyakini, institusi yang berada dibawah Kementerian PU-Pera itu banyak melakukan tindakan yang menyalahi aturan. Inilah bentuk sebuah kesewenang-wenangan yang dilakukan institusi pemerintah. Mereka harusnya sadar, bahwa mereka selama ini mendapat “hidup” dari uang rakyat yang harus dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat.
Dari data yang kami terima, Tahun 2011, pemerintah pusat mengalokasikan dana sebesar Rp. 7 triliun untuk pembangunan Jalan trans Kalimantan poros utara sepanjang 1.700 kilomenter. Dana sebesar itu tidak sebanding dengan kenyataan dilapangan. Semua jalan Trans Kalimantan hancur lebur. Hasil penelusuran Berita9 jalan perbatasan Kalsel-Kaltim hancur lebur. Pejabat BBPJN VII Kalimantan sendiri seperti hantu siang hari. Sulit ditemui sosoknya, namun berkeliaran dimalam hari bersama para amoy dan narkotika. (red/tim investigasi)
Laporan Perwakilan Kalimantan
Eka Adi
