Berita9 - Wakil Presiden Jusuf Kalla akan membicarakan secara serius dengan Presiden Joko Widodo agar para penunggak pajak dikenakan pencekalan. Hal itu sama dengan pencekalan yang dilakukan terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat tindak pidana umum dan korupsi.
"Para koruptor kita cekal, maka pembayar pajak yang melebihi waktu juga akan kita cekal," kata Jusuf Kalla saat memberikan sambutan dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Senin (8/12).
Menurut JK, pengusaha yang tidak membayar pajak maka bila dia "plesiran" ke luar negeri uang yang digunakan itu adalah uang rakyat.
Wapres JK menegaskan, agar para pengusaha mentaati kewajiban membayar pajak sesuai dengan aturan pemerintah agar ke depannya tidak sampai dicekal.
Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia Suryo Bambang Sulisto mengemukakan apresiasinya terhadap pemerintahan yang menargetkan peningkatan "tax ratio" dari 12 persen menjadi 16 persen.
Suryo Bambang Sulisto mengutarakan, target peningkatan dari sektor pajak lebih diarahkan kepada ekstensifikasi wajib pajak daripada penambahan jumlah pajak baru.(red)
