Berita9 (Jakarta) – Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengatakan, saat ini dari empat deputi Gubernur yang ada, hanya Deputi Gubernur bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup yang hingga kini masih kosong. Untuk itu, rencananya dalam waktu dekat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melakukan lelang jabatan posisi Deputi Gubernur yang merupakan pejabat setingkat eselon I.
" Mau dimulai tahun ini. Yang mau kita lelang kan Deputi bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup karena kosong. Kita mau lelang segera" kata Saifullah di Jakarta, Selasa (03/02).
Untuk lelang tersebut, saat ini sedang dilakukan persiapan pembentukan panitia. Ditargetkan pada pekan ini, proses lelang jabatan deputi yang baru pertama kali ini sudah mulai berjalan.
Menurut Saifullah, saat ini pihaknya sedang membentuk pantia lelang jabatan. Panitia terdiri dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta dengan melakukan koordinasi Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN dan RB). Sebab, jabatan yang akan dilelang termasuk tertinggi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, setelah jabatan Sekda.
"Kriterianya tergantung jabatan deputinya. Sekarang kita bentuk panitia dulu, karena ini termasuk jabatan tinggi, kita koordinasi dengan Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di kementerian sana," kata mantan Walikota Jakarta Pusat itu.
Ditargetkan pembentukan panitia bisa selesai pada pekan ini. Kepanitiaan juga akan melibatkan PNS dari Kementerian PAN dan RB. Dengan komposisi 60 persen PNS Pemprov DKI, serta 40 persen dari akademisi dan Kementerian PAN dan RB.
"Minggu ini kita umumkan, pembentukan panitianya dan nanti setelah itu panitia kerja," ucapnya.
Ia menyebut, kriteria pejabat yang bisa melamar menjadi deputi di antaranya berpendidikan terakhir S3 (doktor) di bidang planologi. Namun, lebih diutamakan PNS yang memiliki latar belakang pendidikan ilmu linear baik S1, S2, maupun S3. Batas usianya 60 tahun.
Di Pemprov DKI Jakarta sendiri ada empat jabatan deputi yakni bidang Tata Ruang dan Lingkungan Hidup, bidang Transportasi, bidang Pengendalian Kependudukan dan Pemukiman, serta bidang Kebudayaan dan Pariwisata. (red/huda/ahmad/bambang)
