Berita9 - Lambannya Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyusun kabinet pemerintahannya mendapat kecaman dari pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra.
Kelambanan Jokowi dinilai Yusril telah membahayakan negara, karena bila hal ekstrem menimpa presiden dan wakil presiden, maka tidak ada yang bisa menjalankan pemerintahan.
"Seandainya, ini hanya seandainya, presiden dan wakil presiden ditembak mati, ini misalnya, dan saya tidak berdoa seperti itu, maka negara ini bisa kacau karena tidak ada menteri yang menggantikan," kata Yusril di Jakarta.
Menurut Mantan Menteri Kehakiman itu, dalam undang-undang dasar (UUD) disebutkan, jika presiden dan wakil presiden tidak ada secara bersamaan akan digantikan oleh menteri.
"Lha ini menterinya aja gak jelas kapan terbentuknya," ujar Yusril.
"Semua menteri berhenti sejak 20 Oktober 2014, tidak bisa ambil kebijakan sampai ada sertijab (serah terima jabatan) karena Sekjen hanya bisa menangani operasional saja," tandasnya. (red)
