Berita9 - Salah satu program
"Kartu Sakti" Presiden Joko Widodo yaitu Kartu Indonesia Sehat (KIS) ternyata disambut biasa-biasa saja di Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Aceh telah memiliki program
Jaminan Kesehatan Rakyat Aceh (JKRA) yang membiayai seluruh masyarakat
Aceh apabila ingin berobat ke rumah sakit.
“Program JKRA sekarang sudah dicontoh delapan provinsi lainnya. Kita sudah lebih maju menanggung seluruh penduduk untuk berobat gratis,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr Yani kepada Sabtu (08/11).
Menurut Yani, lima juta warga Aceh yang sudah digratiskan biaya berobatnya. Rinciannya, sebanyak 2,1 juta jiwa ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan sisanya ditanggung JKRA.
Program KIS yang gadang-gadang Jokowi, bagi Yani hanya perubahan dan penambahan dari program yang sudah ada, yaitu JKN.
“Program JKRA sekarang sudah dicontoh delapan provinsi lainnya. Kita sudah lebih maju menanggung seluruh penduduk untuk berobat gratis,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Aceh, dr Yani kepada Sabtu (08/11).
Menurut Yani, lima juta warga Aceh yang sudah digratiskan biaya berobatnya. Rinciannya, sebanyak 2,1 juta jiwa ditanggung melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sedangkan sisanya ditanggung JKRA.
Program KIS yang gadang-gadang Jokowi, bagi Yani hanya perubahan dan penambahan dari program yang sudah ada, yaitu JKN.
“Dari JKN yang sudah mengcover sebanyak
84,6 juta penduduk. Sedangkan Jokowi hanya menambah sebanyak 1,5 juta penduduk yang masuk ke program KIS, seperti gepeng (gelandangan dan pengemis-red), (orang) miskin yang dalam penjara,” kata dia.
Jumlah 1,5 juta penduduk secara nasional tersebut, Yani mengaku belum tahu berapa jumlah warga Aceh yang akan masuk dalam program KIS.
Jumlah 1,5 juta penduduk secara nasional tersebut, Yani mengaku belum tahu berapa jumlah warga Aceh yang akan masuk dalam program KIS.
"Kalau 1,5 juta dibagikan ke 34 provinsi, Aceh paling-paling hanya kebagian 50 hingga 100 ribu jiwa," ujar Yani. (red/sulaiman)
