Berita9 - Kerja cepat yang ditunjukkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mulai terasa, belum sebulan menjabat, Menteri Susi telah selesai membuat peraturan mengenai moratorium penangkapan ikan dengan kapal besar di seluruh perairan Indonesia.
"Sudah beres hari ini, tinggal ditandatangani Menkum HAM," kata Susi di kantornya Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta, Senin (03/11).
Pihaknya berharap, Kementerian Hukum dan HAM segera mengesahkan peraturan yang dia ajukan bisa dengan cepat. Bila proses pengesahan peraturan itu lama dan berbelit, pemilik Susi Air itu mengancam pensiun dini.
"Saya dengar, untuk mengesahkan satu peraturan bisa sampai dua tahun. Kalau peraturan yang saya buat baru disahkan dua tahun. Saya pulang kampung aja ke Pengandaran, ngapain di sini (di Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ujarnya.
Namun, Susi mengaku sudah melakukan koordinasi dengan Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly untuk mempercepat peraturan ini, maksikmal minggu ini. Menteri bertato dan perokok ini mengaku sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk moratorium semua kebijakan yang tidak menguntungkan rakyat.
Susi juga mengatakan, bahwa Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kapolri Jenderal Pol Sutarman dan Kepala Staf Angkatan Laut untuk berkoordinasi dengan dirinya.
"Kami sudah koordinasi dengan TNI Polri. Kita siap bergerak beberapa minggu lagi," kata Susi. (red/vv)
