Berita9 - Prajurit Tentara Nasional
Indonesia (TNI) sedang resah, penyebabnya, beredar kabar pemerintah akan segera
menghapus remunerasi TNI. Kabar tersebut kini menjadi perhatian serius anggota
parlemen.
Jika kebijakan tersebut betul jadi dilakukan pemerintah, maka
sama saja pemerintahvdengan sadar telah memiskinkan prajurit dan hal itu akan
sangat membahayakan negara.
Menurut Aktivis Forum Indonesia Untuk Transparasi
Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi menegaskan, seharusnya yang dicabut bukan
remunerasi di TNI/Polri. Remunerasi di Kementerian Keuangan lebih pantas
dihapus. Karena remunerasi di kementerian itu dimaksudkan untuk reformasi
birokrasi, ternyata gagal.
“Ya, kalau ada pencabutan, jangan untuk TNI. Tega amat.
Bahaya ini negara,” ujar Uchok Sky Khadafi, di Jakarta Jum'at (5/12).
Ucok meminta kepada Presiden Jokowi, seharusnya ,
remunerasi harus ditingkatkan kesejahteraannya, karena tugasnya berat. Menjaga
perbatasan negara, mereka tinggal di tempat sepi, jauh dari keluarga.“Sudah
begitu, remunerasi akan dihapuskan, kan bisa bahaya negeri ini,” katanya.
Ia menganjurkan, penghapusan remunerasi ditujukan kepada
pegawai di Kemenkeu. “Jokowi harus mencabut, dengan alasan reformasi birokrasi
di Kemenkeu sudah selesai,” ungkap Uchok.
Tidak Tahu
Sementara itu, saat dimintai komentarnya, Kepala Pusat
Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Fuad Basya mengaku belum mendapat
informasi rencana Presiden Joko Widodo akan menghapus remunerasi. “Saya belum
dapat informasi akan hal itu,” kata Mayjen Fuad di Jakarta, Jum'at (5/12).
Namun, Fuad merasa yakin tidak mungkin Presiden akan
menghapus remunerasi TNI. "Presiden pernah merencanakan akan
meningkatkannya. Tapi, kita lihat perkembangannya,” katanya.
Beberapa prajurit TNI yang ditemui Berita9.net mengaku
resah dan bingung harus mendapatkan penghasilan untuk menutupi kebutuhan
ekonomi yang semakin meningkat. Menurut prajurit berpangkat Sersan Dua (Serda)
itu, dirinya tidak memiliki penghasilan lain selain gaji yang didapat dari
negara.
"Sekarang semuanya sudah mahal. Sudah gaji pas-pasan, remunerasi
kok malah mau dihapus,” ujarnya. (red/asa/rid)