Berita9 - Perintah Presiden Joko Widodo untuk menenggelamkan kapal asing yang terbukti mencuri ikan di perairan Indonesia, mendapat apresiasi dari politikus Senayan. Langkah
itu juga diapresiasi sejumlah pihak diluar parlemen.
(berita terkait : TNI AL Lakukan Penenggelaman Kapal Asing)
Direktur Jenderal Perikanan
Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gellwynn Jusuf, menyambut baik
penenggelaman tiga kapal asing milik nelayan Vietnam itu. Kata Gellwynn,
penenggelaman itu adalah peringatan kepada kapal-kapal asing yang
mencoba masuk perairan Indonesia secara ilegal.
"Ini suatu peringatan. Kalau nanti ada lagi kapal-kapal yang mirip demikian, ini suatu SOP (Standar Operasional Prosedur) dan menjadi protap kita. Harus dijalankan," ujar Gellwynn.(berita terkait : Instruksi Jokowi Bukan Hal Baru)
Kata Gellwynn, tiga kapal milik
Vietnam itu adalah kapal liar. Kapal itu, katanya, tidak hanya masuk ke
Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), tapi sudah masuk wilayah teritorial. "Itu
benar-benar kapal liar," kata dia.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon
senada. Dia menilai langkah Pemerintah itu sangat baik. Menurut
politikus Partai Gerindra itu, langkah Pemerintah menenggelamkan kapal
asing ilegal adalah bukti ketegasan sebagai bangsa berdaulat.
(berita terkait : Komisi I Nilai Pernyataan Jokowi Sekedar Gertak Sambal)
(berita terkait : Komisi I Nilai Pernyataan Jokowi Sekedar Gertak Sambal)
"Sehingga tidak ada lagi kapal-kapal asing yang berani melakukan illegal fishing di
perairan kita. Tapi jangan hanya panas-panas tahi ayam loh, harus terus
bila perlu armada patroli ditambah. Saya sangat dukung," kata Fadli
Zon.
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tantowi Yahya juga menyampaikan hal senada. Politikus Partai Golkar itu mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.
(berita terkait : JK : Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan, Tidak Melanggar Hukum)
Wakil Ketua Komisi Pertahanan DPR, Tantowi Yahya juga menyampaikan hal senada. Politikus Partai Golkar itu mendukung penuh kebijakan Presiden Joko Widodo yang menenggelamkan kapal pencuri ikan di perairan Indonesia.
(berita terkait : JK : Kapal Pencuri Ikan Ditenggelamkan, Tidak Melanggar Hukum)
"Yurisdiksi Indonesia ada di ketegasan hukum. Ketika ada orang melintas batas tanpa izin, maka pemerintah berhak, bahkan wajib membuat tindakan tegas," kata Tantowi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (5/12).
(berita terkait : Menko Polhukam : Presiden Jokowi Bukan Angkuh Tapi Tegas )
Tantowi memastikan, langkah ini tidak akan menganggu hubungan bilateral dengan negara lain. Asalkan, kapal yang ditenggelamkan itu tidak memiliki surat apalagi mencuri.
"Mana ada pemerintah yang akan mendukung warganya untuk mencuri," kata dia. (red)