Berita9 - Tiga "kartu sakti" yang diluncurkan Presiden Joko Widodo mendapat kritik tajam dari pengamat kebijakan publik, Agus Pambagyo. Khususnya produk Kartu Indonesia Sehat (KIS). (berita terkait : Gubernur Bali Pusing Dengan "Kartu Sakti" Presiden Jokowi)
Menurut Agus, KIS itu tumpang tindih dan bertentangan dengan program jaminan kesehatan lainnya, seperti BPJS Kesehatan. Pasalnya, keduanya memiliki fungsi yang sama, sebagai layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. (berita terkait : Kartu Sakti alat kelabui masyarakat demi kenaikan BBM)
Idealnya, dikaji dulu secara mendalam, apakah kekurangan yang ada terkait pelayanan BPJS Kesehatan, idealnya dicarikan solusi untuk perbaikan. Sayangnya, lantaran sudah terlanjur janji ketika kampanye Pilpres 2014, akhirnya KIS dikeluarkan.
"Ngaco semua di situ, PBI (penerima bantuan iuran) diperbaiki saja agar melayani seluruh orang tak mampu. Ini membingungkan, ada dua kartu," kata Agus di Jakarta, Sabtu (6/12). (berita terkait : Ombudsman : Tiga "Kartu Sakti" Produk Lawas di Daur Ulang)
Menurut dia, KIS adalah salah satu program yang diambil berdasarkan keputusan politis. Adapun, BPJS Kesehatan merupakan produk hukum yang dibentuk berdasarkan keputusan matang, yang dibahas bersama antara pemerintah dan DPR.
"Ya mungkin programnya tak salah, tapi itu jadi ganjalan kabinet dalam bekerja. Orang bingung, politis," kata dosen Universitas Indonesia itu. (berita terkait : thumbnail DPR pertanyakan transparansi dan penanggung jawab tiga "Kartu Sakti" )
Dia mengingatkan, kalau KIS diteruskan maka konsekuensinya pihak lawan pemerintah memiliki amunisi kuat dalam mempertanyakan program kartu sakti. Pasalnya, anggaran KIS kalau diambil dari APBN maka hal itu akan menjadi pertanyaan anggota DPR yang dikuasai Koalisi Merah Putih. Itu lantaran alokasi dana di bidang kesehatan untuk masyarakat sudah dikelola BPJS Kesehatan.
"Kelompok sana dendam ke kelompok sini, (Jokowi) disikat habis nanti. Nanti malah mengacaukan data juga itu KIS," ujar Agus. "Ini lebih baik dibereskan saja pendataan data BPJS, bukan membuat kartu baru. (berita terkait : "Kartu Sakti" Jokowi tidak berpengaruh di Aceh)
Agus juga mempertanyakan data penerima KIS yang digunakan pemerintah. "Itu kan ngaco. Sudahlah gabungkan saja, saya harap Jokowi tak teruskan KIS, itu jadi pekerjaan tak produktif." (red/rol)
