Berita9 - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah telah menyiapkan dua planning antisipasi pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah. itu belum dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.
"Kita siapkan plan A dan plan B kalau ditolak," kata Tjahyo dalam rapat dengar pendapat umum dengan Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah di Gedung parlemen Jakarta.
Meski begitu, Tjahjo meyakini jika mayoritas anggota DPR akan menerima agar pilkada dikembalikan secara langsung.
"Saya yakin mayoritas DPR kan nggak akan mungkin mempermalukan Pak SBY. Kalau mau mempermalukan Pak SBY pasti ditolak," tegas dia.
Presiden Joko Widodo, menurutnya, tetap ingin mempertahankan pilkada secara langsung agar masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya.
"Pak Jokowi juga ingin (pilkada langsung) dipertahankan biarkan masyarakat memilih pemimpinnya sendiri," ucap dia. (red)
