Berita9 - Wakil Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Daerah Istimewa Yogyakarta Prof. Dr. Purwo Santoso mengatakan, pondok pesantren sebagai fondasi epistemologis ilmu politik memiliki tantangan bagaimana memastikan bahwa ajaran-ajaran Islam bisa terkomunikasikan secara baik kepada masyarakat melalui sebuah kontekstualisasi.
“Karena sebenarnya Islam telah memiliki dasar filosofis yang tidak bisa ditarik kemana-mana,” tambahnya.
Saat ini, banyak masyarakat pesantren yang memilih menjaga jarak dari politik sehingga mereka dengan sangat mudah dipolitisasi oleh elite politik.
“Cuma tantangannya akan mengarah pada pragmatisme politik, sehingga perlu dikendalikan oleh etika politik yang berpijak pada nilai-nilai luhur,” kata Dr. Moh Nur Ichwan, Kaprodi Agama dan Filsafat PPs UIN Sunan Kalijaga.
Oleh karena itu, menurutnya, masyakarakat pesantren perlu memiliki “nalar kritis” yang terdiri dari tiga hal. Pertama, tidak anti realitas terhadap problem-problem sosial yang ada. Kedua, tidak bersikap pragmatis secara berlebihan dan oportunis. “Kemudian yang ketiga, masyarakat pesantren tidak terpinggirkan dan terdiskriminasi,” tegasnya. (red/nuonline)
