Berita9 - Gubernur Jawa Timur, Soekarwo, merasa jengkel dengan pernyataan Menteri Keuangan Chatib Basri yang mengatakan pemerintah tidak harus membayar ganti rugi kepada korban luapan lumpur Lapindo di Sidoarjo.
"Saya minta Menkeu lewat Presiden. Jangan ambil keputusan sendiri seperti itu, saya tidak sependapat," kata Soekarwo di Gedung Negara Grahadi, Rabu, (1/10)
Menurut Pakde Karwo -demikian biasa dia disapa- seharusnya Menteri Keuangan menunggu sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar keputusan yang diambil tidak mendahului atasannya. "Rapat kabinet saja belum, kok Menkeu sudah mengambil keputusan," kata dia.
Pakde Karwo mengungkap hasil pertemuan dengan Dewan Pengarah Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo di Jakarta beberapa waktu lalu. Pada prinsipnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia beserta Direktur Jenderal Keuangan tidak ada masalah soal pemberian dana talangan sebesar Rp 781 miliar kepada korban Lapindo. Nantinya, pemerintah yang akan menagih utang itu kepada PT Lapindo Brantas.
Soekarwo juga menyebutkan bahwa sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara harus bertanggungjawab terhadap rakyatnya dari berbagai permasalahan, termasuk dalam kasus lumpur Lapindo.
Sebelumnya, Chatib Basri mengatakan bahwa pemerintah tidak harus membayar ganti rugi kepada korban lumpur Lapindo. Menurut dia, merujuk putusan Mahkamah Konstitusi, pemerintah hanya ditugaskan untuk memastikan korban Lapindo yang berada di luar area peta terdampak yang mendapat ganti rugi dari uang negara. Adapun korban yang berada di dalam peta terdampak menjadi tanggungan Lapindo. (red)
