Berita9 - Janji Jokowi tidak bagi-bagi kursi jabatan sudah terbukti meleset. Setelah pengangkatan politisi Partai NasDem, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, menuai kecaman banyak pihak. Kini, giliran anak buahnya yang ikut-ikutan bagi-bagi kursi.
(berita terkait : DPP PDIP Kritisi Pengangkatan Jaksa Agung)
Adalah Sekertaris Kabinet Andi Widjajanto yang baru saja mengangkat tiga staf khusus dari latar belakang berbeda, yaitu Teten Masduki, Alexander Lay, dan Jaleswari Pramodhawardhani. Ketiganya dikenal sebagai pendukung utama Jokowi saat Pilpres lalu. Khusus Teten, dia mantan calon Wakil Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan politisi PDIP Rieke Diah Pitaloka. Namun keduanya gagal meraih kursi Gubernur Jawa Barat.
Dinilai telah bagi-bagi kursi jabatan, namun Andi tidak mau ambil pusing dengan protes tersebut. "Silakan saja kalau ada kesan seperti itu. Salahnya dimana,?" tukas Andi di Jakarta Sabtu (03/01). (berita terkait : Ketua DPP PDIP : Jokowi Tidak Pro Rakyat )
Andy menjelaskan, setiap menteri memiliki tiga orang staf khusus, termasuk sekertaris kabinet.K etiga staf khususnya ini nantinya akan mengawal pekerjaan Sekertariat Kabinet. Teten misalnya, ditunjuk mengurusi bagaimana praktik pemerintahan yang baik (good governance) bisa tercapai dalam masa pemerintahan Jokowi-JK.
"Untuk Bang Alex (Alexander Lay), akan lebih banyak ngantor Sekertariat Kabinet ngurusin peraturan perundang-undangan. Bang Alex yang akan mengawal itu," ujarnya.
(berita terkait : Peneliti : Kritisi,Awasi dan Kasih Waktu Jokowi Buktikan Janji Manisnya )
Sedangkan Jaleswari kebagian mengurusi yang berkaitan dengan kelompok minoritas, adat, membangun serta memperkuat jaringan aktivis perempuan dan anak. "Urusan kawasan Papua juga akan dikoordinir sama Jaleswari," ungkap dia.
"Semua menteri memiliki perangkat itu. Terserah menterinya mau digunakan atau tidak," ujar Andi menandaskan.
Publik menganggap, Presiden Joko Widodo dianggap telah melupakan visi dan misinya saat kampanye, yaitu berjanji akan menghindari kepentingan politik dan bisnis dalam urusan kepemerintahan. (baca juga : ICW : Publik Kecewa Jaksa Agung dari Parpol)
"Memilih Jaksa Agung lebih ketat daripada seorang menteri. Lha ini kok begitu mudah, kami mempertanyakan mekanisme seperti apa yang dipaka Jokowi, " kata koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho beberapa waktu lalu. (red/wan/guh)
