Berita9 - Pernyataan Agung Laksono bahwa Golkar dibawah komandonya keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) menjadi tamparan buat pengurus Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical). Pasalnya, hal itu menjadi point yang menjadi bargaining kelompok Agung ke Ical. Satu poin krusial itulah yang sampai saat ini belum disepakati oleh kedua kubu Golkar. Bagi Agung, Golkar keluar dari KMP bukan masalah yang besar.
“Gimana sih mereka itu, UUD 1945 saja bisa diamandemen, masa hanya merubah posisi Golkar keluar dari KMP saja enggak bisa," kata salah satu Ketua DPP Partai Golkar versi Munas Ancol, Melchias Markus Mekeng, saat berbincang dengan Berita9 di Jakarta, Sabtu (03/01).(berita terkait : Agung : Golkar Keluar dari KMP, Tetapi Tetap Kritisi Jokowi)
Mekeng mengatakan dalam politik tidak ada yang kaku, semua bisa cair jika kedua belah pihak tidak mau melihat Golkar berantakan di tahun ini dan tidak ada harga mati bahwa Golkar harus tetap berada di poros Prabowo Subianto itu. “Tidak ada itu yang namanya pokoknya harus di KMP, tidak ada harga mati, yang harga mati itu hanya kitab suci,” ujar Mekeng.
Mekeng mengingatkan, saat pertama kali menyatakan Partai Golkar bergabung dengan KMP, bukan hasil dari keputusan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) atau Munas. Tetapi itu keputusan Pengurus DPP. "Jadi sangat wajar berubah sesuai dinamika politik kekinian," tegasnya.
Jika berbicara soal partai politik, lanjut Mekeng, pengurus DPP sangat tergantung keinginan konstituen. “Akar rumput menginginkan Golkar berada di pemerintahan, ya harus didengar, diikuti,” ujarnya Mekeng.
Ia lantas melanjutkan, "Partai Golkar harus keluar dari KMP dan menjadi bagian dari pemerintahan karena Golkar selama ini selalu ada di pemerintahan. Itu sudah menjadi jati diri Partai Golkar,” kata Mekeng.
Menurut Mekeng pihaknya ingin Golkar menjadi bagian dari pemerintahan bukan berarti Golkar mencari-cari jabatan di pemerintah. “Ini kan supaya jalannya pemerintahan bisa lancar dan tidak diganggu-ganggu,” ujar dia.
Dihubungi ditempat terpisah, Ketua Harian Partai Golkar kubu Ical, MS Hidayat, membantah pernyataan Mekeng bahwa Golkar menginginkan di dalam pemerintahan. Baginya, Golkar tahu posisi saat ini yang secara nyata gagal mengusung Prabowo-Hatta sebagai Presiden-Wapres.
"Itu hanya statement dia sendiri, enggak ada itu. Golkar tidak akan keluar dari KMP," ujar MS Hidayat.
Mantan Menteri Perindustrian era SBY itu juga mengatakan, Golkar bersama dengan partai koalisi yang ada di KMP tidak berniat memusuhi pemerintah, meski bukan partai pemerintah. "Kami hanya mengkritisi kebijakan yang dinilai tidak pro rakyat, kalau pro rakyat pasti kita dukung," ungkapnya.
Diketahu ternyata hingga saat ini, tim juru runding dari kubu Ical dan Agung belum mencapai kesepakatan damai. Point krusial yang hingga kini masih menjadi perdebatan sengit kedua kubu mengenai posisi Golkar tersebut. Sedangkan poin lain yang juga belum satu suara yaitu menyangkut cara untuk rekonsiliasi apakah akan menyelenggarakan musyawarah nasional rekonsiliasi atau dengan cara lainnya. (red/asa/put/wan)
