Berita9 - Publik secara umum yang notabenenya para pemilih setia PDIP ternyata lebih menginginkan Jokowi memimpin partai berlambang banteng moncong putih itu ketimbang Megawati Soekarnoputri. Jika hal itu terjadi, maka bisa dipastikan, PDIP akan melangkah menjadi partai modern, tidak seperti sekarang, lebih cenderung otoriter dan ortodoks.
Demikian hasil survei terbaru yang diumumkan Lembaga Survei Indonesia (LSI) Ahad (25/01) malam. Dalam surveinya, dukungan publik dalam survei LSI menyatakan, 36,8 persen suara menginginkan Jokowi menjadi ketua umum. Sementara itu, yang masih mengganggap Megawati layak hanya 23,9 persen.
Direktur Riset LSI Hendro Prasetyo menyatakan, survei dilakukan pada 10-18 Januari 2015 dengan melibatkan 1.220 responden yang tersebar di 33 provinsi. Margin of error sebesar kurang lebih 2,9 persen. Hasil sigi lainnya mencatatkan nama lain yang dianggap layak memimpin PDIP, yaitu Puan Maharani (6,1 persen), Ganjar Pranowo (5,6 persen), Pramono Anung (2,6 persen), Maruarar Sirait (1,5 persen), Tjahjo Kumolo (1,2 persen), lainnya (0,3 persen), dan tidak menjawab (21,9 persen).
Masih menurut hasil survei LSI, yang tidak ingin Mega maju lagi ada 51 persen. Sementara yang mendukung maju hanya 37 persen dan tidak tahu atau tidak menjawab 12 persen"Menurut publik, Megawati sebaiknya tidak lagi mencalonkan diri sebagai ketua umum PDIP. Ini menarik sekali," kata Hendro.
Menurut pengamat politik dari Universitas Paramadina, Hendri Satrio, yang bisa dibaca dari survei LSI, masyarakat memang menginginkan perubahan di tubuh PDIP. Sebab, PDIP hingga saat ini memang masih dicitrakan sebagai partai dinasti Soekarno.
"Apakah Jokowi secara kharisma bisa menandingi Megawati? Di internal PDIP saya rasa belum, Megawati masih di atas Jokowi. Karena itu, Jokowi akan sulit bergerak bila cap petugas partai belum dilepas," katanya.
Menanggapi temuan itu, pengamat politik dari Universitas Padjadjaran Idil Akbar menyatakan, secara objektif, hasil survei tersebut telah menunjukkan keinginan publik yang menginginkan regenerasi dalam kepemimpinan di PDIP.
"Tapi, persoalannya di internal PDIP apakah hal ini bisa diterima? Saya tidak begitu yakin. Jokowi boleh presiden dan diusung oleh PDIP, namun soal caketum PDIP bukanlah hal mudah menggeser Megawati dari kursi ketua umum. Itu pertama," kata Idil.
Yang kedua, kata dia, apakah Jokowi sendiri memiliki rasa percaya diri yang tinggi berhadapan dengan Megawati dalam penyalonan ketum PDIP. Itu pun jadi pertanyaan, sebab, ini didasari budaya ewuh pakewuh yang masih melekat kuat dalam kepemimpinan di PDIP. (red/bhm/catur/vivi/kayu)
