 |
| Prof. Dr. H. Agustitin Setyobudi, MM |
Kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini memasuki era
baru, era yang tidak jelas arahnya. Sebab, pemerintah saat ini dinilai lemah
dalam memanagerial Negara. Kelemahan ini semakin terasa saat tidak adanya
keinginan elite politik memperbaiki situasi ekonomi rakyat.
Dalam pandangan Islam, tujuan hidup perorangan adalah
mencari kebahagian dunia dan akhirat yang dicapai melalui kerangka peribadatan
kepada Allah Swt. Terkenal dalam hal ini firman Allah melalui kitab suci
al-Qurân: “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembah kepada Ku
(wa mâ khalaqtul-jinna wal-insâ illâ liya’budûni)”
(QS. adz-Dzâriyât [51]:56).
Dengan adanya konteks ini, manusia selalu merasakan
kebutuhan akan Tuhan, dan dengan demikian ia tidak berbuat sesuka hati. Karena
itulah, akan ada kendali atas perilakunya selama hidup, dalam hal ini adalah
pencarian pahala/ kebaikan untuk akhirat, dan pencegahan sesuatu yang secara
moral dinilai buruk atau baik di dunia. Karena itulah doa seorang muslim yang
paling tepat adalah “Wahai Tuhan, berikan kepada kami kebaikan di dunia dan
kebaikan di akhirat (rabbanâ âtinâ fîd-dunya
hasanatan wa fîl-âkhirati hasanatan)” (QS. al-Baqarah [2]:201).
Hal diatas adalah gambaran kerangka mikro bagi kehidupan seorang Muslim. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang disimpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.
Karena manusia adalah bagian dari sebuah masyarakat, maka secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri. Terkenal dalam hal ini ungkapan: “Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan. (La Islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa bi tha’ah).”
Hal diatas adalah gambaran kerangka mikro bagi kehidupan seorang Muslim. Hal ini adalah sesuatu yang pokok dalam kehidupan seorang manusia, yang disimpulkan dari keyakinan akan adanya Allah dan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan-Nya. Tanpa kedua hal pokok itu sebagai keyakinan, secara teknis dia bukanlah seorang muslim.
Karena manusia adalah bagian dari sebuah masyarakat, maka secara makro ia adalah makhluk sosial yang tidak berdiri sendiri. Terkenal dalam hal ini ungkapan: “Tiada Islam tanpa kelompok, tiada kelompok tanpa kepemimpinan, dan tiada kepemimpinan tanpa ketundukan. (La Islama illa bi jama’ah wala jama’ata illa bi imarah wala imarata illa bi tha’ah).”
Dengan demikian, kedudukan dan tugas seorang pemimpin sangat
berat dalam pandangan Islam. Dia harus menciptakan kelompok yang kuat, patuh
dan setia pada kerangka peribadatan yang dikemukakan Islam. Oleh sebab itu,
seorang pemimpin harus memiliki strategi yang jelas agar tercapai tujuan
masyarakat yang adil dan makmur. Tujuan ini diungkapkan dengan indahnya dalam
pembukaan Undang-undang Dasar (UUD) 1945.
Sedang dalam bahasa Arab, seorang pemimpin harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran atau “al-maslahah al-âmmah”.
Sedang dalam bahasa Arab, seorang pemimpin harus mampu menciptakan kesejahteraan masyarakat yang bertumpukan keadilan dan kemakmuran atau “al-maslahah al-âmmah”.
Keharusan adanya pemimpin pada setiap komunitas sekecil apapun tidak diingkari
baik oleh norma sosial mau pun norma agama Islam. Manusia sebagai makhluk
sosial, dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selalu berkumpul, bergaul dan
berinteraksi dengan sesamanya. Dalam hal ini mereka memerlukan seorang pemimpin
yang dipercaya dan mampu memimpin.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan, ''Apabila tiga orang keluar bepergian, maka hendaklah mereka menunjuk salah satunya menjadi pemimpin”. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadits, "Tidak halal bagi tiga orang berada di padang (sakhra') dari bumi, kecuali harus menjadikan salah satunya seorang pemimpin.”
Kata "pemimpin" dan "kepemimpinan" berbeda, yang satu kata benda dan yang lain kata abstrak. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan dalam konsep yang normal. Pemimpin adalah sosok yang berwatak dan berkarakter kepemimpinan, bahkan mampu melaksanakan tugas kepemimpinan. Meskipun demikian tidak mustahil terjadi penyimpangan, dengan diangkatnya seorang pemimpin formal mau pun non formal yang tidak bisa menampilkan sikap dan perilaku kepemimpinan.
Bila politik dipahami sebagai kekuasaan formal, maka kepemimpinan politik merupakan kekuatan formal untuk menjalankan kekuasaan atas anggota kelompok kecil mau pun besar untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuatan itu biasanya didukung oleh mekanisme yang mapan dalam sistem kekuasaan yang dihimpun dari berbagai komponen.
Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Rasulullah mengatakan, ''Apabila tiga orang keluar bepergian, maka hendaklah mereka menunjuk salah satunya menjadi pemimpin”. Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya meriwayatkan hadits, "Tidak halal bagi tiga orang berada di padang (sakhra') dari bumi, kecuali harus menjadikan salah satunya seorang pemimpin.”
Kata "pemimpin" dan "kepemimpinan" berbeda, yang satu kata benda dan yang lain kata abstrak. Namun keduanya tidak dapat dipisahkan dalam konsep yang normal. Pemimpin adalah sosok yang berwatak dan berkarakter kepemimpinan, bahkan mampu melaksanakan tugas kepemimpinan. Meskipun demikian tidak mustahil terjadi penyimpangan, dengan diangkatnya seorang pemimpin formal mau pun non formal yang tidak bisa menampilkan sikap dan perilaku kepemimpinan.
Bila politik dipahami sebagai kekuasaan formal, maka kepemimpinan politik merupakan kekuatan formal untuk menjalankan kekuasaan atas anggota kelompok kecil mau pun besar untuk mencapai tujuan tertentu. Kekuatan itu biasanya didukung oleh mekanisme yang mapan dalam sistem kekuasaan yang dihimpun dari berbagai komponen.
Hal kedua yang harus ditegakkannya adalah orientasi yang
benar dalam memerintah, termasuk orientasi ekonomi yang jelas. Jika segala
macam kebijakan pemerintah, tindakan yang diambil dan peraturan-peraturan di
bidang ekonomi yang selama ini –sejak kemerdekaan kita-, hampir seluruhnya
mengacu kepada kemudahan prosedur dan pemberian fasilitas kepada usaha besar
dan raksasa, yang berarti orientasi ini tidak memihak kepada kepentingan Usaha
Kecil Menengah (UKM), maka sekarang sudah tiba saatnya untuk melakukan
perubahan-perubahan dalam orientasi ekonomi kita. Orientasi membangun UKM,
dijalankan dengan penyediaan kredit yang berbunga sangat rendah sebagai modal
pembentukan UKM tersebut.
Perubahan orientasi ekonomi itu berarti juga perubahan tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penekanan pada bidang ekspor, yang hasilnya dalam bentuk pajak- sangat sedikit kembali ke kas pemerintah, karena begitu banyak keringanan untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru harus diutamakan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.
Untuk itu, tiga hal sangat diperlukan, yaitu: pertama, peningkatan pendapatan masyarakat guna menciptakan kemampuan daya beli yang besar. Kedua, pengerahan industri guna menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasaran dalam negeri. Ketiga, independensi ekonomi dari yang sebelumnya tergantung kepada tata niaga internasional.
Ini berarti, kita harus tetap memelihara kompetisi yang jujur, mengadakan efisiensi dan menciptakan jaringan fungsional bagi UKM kita, baik untuk menggalakkan produksi dalam negeri, maupun untuk penciptaan pemasaran dalam negeri yang kita perlukan. Keterkaitannya adalah tetap memelihara tata niaga internasional yang bersih dan bersaing, disamping memperluas basis pajak kita (dari sekitar 2 juta orang saat ini ke 20 juta orang wajib pajak dalam beberapa tahun mendatang). Ditambah dengan, pemberantasan kebocoran-kebocoran dan pungutan liar yang masih ada sekarang ini. Barulah dengan demikian, dapat kita naikkan pendapatan.
Perubahan orientasi ekonomi itu berarti juga perubahan tekanan dalam ekonomi kita. Jika sebelumnya penekanan pada bidang ekspor, yang hasilnya dalam bentuk pajak- sangat sedikit kembali ke kas pemerintah, karena begitu banyak keringanan untuk kalangan eksportir. Maka, selanjutnya justru harus diutamakan perluasan pasaran di dalam negeri secara besar-besaran.
Untuk itu, tiga hal sangat diperlukan, yaitu: pertama, peningkatan pendapatan masyarakat guna menciptakan kemampuan daya beli yang besar. Kedua, pengerahan industri guna menghidupkan kembali penyediaan barang untuk pasaran dalam negeri. Ketiga, independensi ekonomi dari yang sebelumnya tergantung kepada tata niaga internasional.
Ini berarti, kita harus tetap memelihara kompetisi yang jujur, mengadakan efisiensi dan menciptakan jaringan fungsional bagi UKM kita, baik untuk menggalakkan produksi dalam negeri, maupun untuk penciptaan pemasaran dalam negeri yang kita perlukan. Keterkaitannya adalah tetap memelihara tata niaga internasional yang bersih dan bersaing, disamping memperluas basis pajak kita (dari sekitar 2 juta orang saat ini ke 20 juta orang wajib pajak dalam beberapa tahun mendatang). Ditambah dengan, pemberantasan kebocoran-kebocoran dan pungutan liar yang masih ada sekarang ini. Barulah dengan demikian, dapat kita naikkan pendapatan.
Penulis adalah
* Guru Besar Bidang Koperasi dan Perekonomian
* Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI)
* Rektor STAI ACPRILESMA Jakarta
