Berita9 - Dalam Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Jakarta, 1-2 November 2014, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) akan membuat rekomendasi untuk pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
Munas Alim Ulama dan Konbes NU akan membahas masalah di bidang ekonomi, hukum dan hak asasi manusia, pendidikan, dan internasional.
"Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, ada keberhasilan, tapi masih banyak yang belum berhasil. Harapan kita pemerintah baru menindaklanjuti yang belum selesai," kata Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj di Jakarta, Jum'at (24/10).
Kang Said -panggilan akrab Kyai Said Aqil - mencontohkan kesenjangan antara orang kaya dan miskin semakin lebar dan angka kemiskinan yang masih tinggi, meski dalam angka dilaporkan banyak berkurang.
"Penduduk Indonesia itu mayoritas beragama Islam, artinya yang miskin itu mayoritas juga Islam, khususnya warga NU," kata Kang Said Aqil.
Kang Said Aqil melanjutkan, Munas dan Konbes merupakan forum yang kedudukannya sangat strategis karena setingkat di bawah muktamar yang merupakan forum tertinggi organisasi NU.
"Sangat tepat majelis ini dijadikan momentum untuk menata dan memajukan NU dan sekaligus dijadikan sebagai wahana menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara ini," katanya.
Munas dan Konbes NU juga akan membahas persoalan lain yang terkait denga umat, antara lain soal hukum aborsi karena kedaruratan medis dan hami akibat perkosaan, kode etik penyiaran agama, serta penangkalan paham Islam radikal.
"NU juga akan menagih komitmen pemerintah dalam penindakan terhadap kelompok radikal," kata Said Aqil. (red/sw)
