Berita9 – Penetapan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia diminta sejumlah tokoh lintas agama untuk segera dibatalkan oleh Presiden Jokowi. Pasalnya, Budi yang kini berstatus sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai banyak membawa petaka bagi Indonesia.
"Sikap Presiden Joko Widodo yang menunda pelantikan Kapolri, kami sangat hargai, tapi hal itu belum cukup. Kami menuntut Jokowi untuk segera membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri," ujar Romo YR. Edy Purwanto, salah satu tokoh agama Katolik dalam sebuah pernyataan bersama tokoh lintas agama di Jakarta, Sabtu (17/01)
Dalam komunike tersebut, hadir antara lain, KH. Masdar F Mas'udi (Islam mewakili PBNU), Nyoman Udayana (Hindu), Romo Frans Magnis Suseno, Romo Edy Purwanto dan Romo Benny Susetyo (Katolik), Pendeta Dr. Henriette Hutabarat Lebang dan Pendeta Gomar Gultom (Kristen Protestan) serta peneliti dari Wahid Institute, Rumadi Ahmad.
Selain mendesak Jokowi untuk membatalkan pelantikan Budi Gunawan, mereka juga menuntut janji-janji manis Jokowi pada masa kampanye pilpres lalu, mengenai revolusi mental. "Jokowi jangan bermain-main. Rakyat akan menagih janjinya dan akan terus memantau," ujar Romo Benny.
Walaupun Jokowi telah menunda pelantikan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri, namun Jokowi secara resmi telah memberhentikan Jenderal Sutarman dari jabatannya dan menunjuk Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai pelaksana tugas. Dinilai para tokoj lintas agama itu hanya sekedar meredakan kegaduhan politik yang dinilai cukup menekan dirinya dari berbagai arah.
"Jokowi harus mengambil tindakan. Kalau ia tetap mengangkat (Budi Gunawan sebagai Kepala Polri), akan terjadi conflict interest," ujar Benny.
Tokoh lintas agama merasa yakin, Jokowi mendapat tekanan dari berbagai arah, utamanya dari Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri, kalangan Istana, DPR, hingga partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) pengusung dirinya menjadi presdien.
Namun, Benny meminta kepada Jokowi untuk lebih mengedepankan kepentingan rakyat jauh di atas kepentingan-kepentingan golongan. "Jokowi itu dipilih oleh rakyat, bukan partai politik dan itu harus menjadi kesadaran dirinya," ujar Benny.
Selain mendesak Jokowi, tokoh lintas agama juga mengkritik kinerja anggota DPR yang dinilainya hanya selalu membuat gaduh dan tidak mau mendengarkan suara rakyat dan lebih mengedepankan kepentingan politik sesaat. "DPR jangan memanipulasi suara rakyat, karena kalau DPR terjebak dalam pragmatis politik, ia sudah kehilangan mandatnya," ujar Benny.
Rencananya, pekan depan Senin (19/01) para tokoh lintas agama akan mendatangi KPK untuk memberi dukungan moral agar bisa menuntaskan masalah rekening gendut yang menjadikan Budi Gunawan sebagai tersangka. (red/hwi/catur/halim)
