Berita9 - Wakil Presiden Jusuf Kalla membantah kabar bahwa negara hanya bisa mengekploitasi kekayaan alam di Papua, namun tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat bumi Cendrawasih itu. JK juga membantah dengan keras, bahwa kesenjangan pembangunan di Papua terjadi karena hasil kekayaan sumber daya alam seperti tambang emas, baja, minyak dan gas bumi lebih banyak masuk ke pemerintah pusat. Menurut JK, justru negara menggelontorkan dana ke Papua cukup besar, yaitu Rp 17 triliun setiap tahun.
Hal tersebut disampaikan JK usai acara penandatangan kerjasama antara Palang Merah Indonesia dengan Tentara Nasional Indonesia, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, (11/12).
"Banyak orang berfikir seolah-olah Pemerintah mengambil kekayaan Papua," katanya.
JK Mengatakan hasil pajak, royalti dan kekayaan lain di Papua jumlahnya mencapai Rp18 Triliun per tahun. Sementara kebutuhan untuk pembanguan Papua mencapai Rp35 Triliun.
"Dengan demikian harus disubsidi sebesar Rp 17 Triliun," ujarnya.
Menurut JK, salah satu permasalahan di Papua adalah tingkat konsumsi masyarakat Papua sangat tinggi dibandingkan produktivitasnya. Selain itu pengelolaan keuangan dan pemberantasan korupsi menurut JK juga harus terus digiatkan agar dana pembangunan tidak diselewengkan.
"Maka kami akan tingkatkan produktifas dan turunkan konsumsinya. Kalau dibandingkan di Jawa, per-orang hanya butuh Rp 2 juta sebulan, sedangkan di sana perorang bisa Rp 10 juta, cukup besar," katanya. (red)
