Berita9 - Penghulu di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuman, meminta Presiden Joko Widodo untuk segera mencairkan dana tunjangan operasional bagi para penghulu. Pasalnya, penghulu di wilayah kerjanya telah mentaati larangan pemerintah untuk menerima amplop menikahkan pasangan diluar kantor urusan agama (KUA).
"Kami minta Jokowi segera merealisasikan janjinya untuk mencairkan dana tunjangan penghulu," kata Kepala Kandepag Kabupaten Banyumas, Bambang Sucipto kepada Berita9 di Purwokerto, Rabu (3/12)
(berita terkait : Tunjangan Telat, Amplop ke Penghulu Marak Lagi)
Padahal, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No 48 tahun 2014 tentang Tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama, melarang petugas KUA memungut biaya nikah di luar jam kantor. Sebagai gantinya, pemerintah yang akan membayarnya. Namun, sejak Juli 2014 PP itu terbit, pemerintah tak kunjung merealisasikan janjinya.
Namun hingga kini, dana yang diharapkan tidak kunjung datang. Padahal, para penghulu sangat mengharapkannya untuk memperlancar tugas.
"Jangan salahkan penghulu kalau nantinya terima amplop lagi," ujarnya. (red/eko)
