Berita9 - Kisruh di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tak kunjung usai disesalkan Wakil Ketua Umum PBNU H As’ad Said Ali. Ia menilai, situasi politik di DPR tidak hanya mengganggu kinerja pemerintah, tapi juga telah menggangu ketentraman masyakat.
“Berbeda itu boleh, tapi ada batasannya dan tidak sampai berlarut-larut," kata As'ad di sela Munas-Konbes NU 2014 di Jakarta, Ahad (2/11).
Dualisme kepemimpinan di DPR adalah yang pertama terjadi dalam sejarah Indonesia. Semangat demokrasi adalah perbedaan pendapat itu dihargai, maka kondisi ini harus segera diakhiri.
"Kisruh politik itu sudah mengganggu ketentraman masyarakat,” kata As’ad Said Ali.
Mantan Wakil Kepala Badan Intelijen Negara itu mengatakan, kedua belah pihak perlu ada islah (rekonsiliasi) dengan melihat bahwa kekuasaan disejajarkan dengan kepentingkngan bangsa. "Dalam istilah NU ada suthah dan wathan, kekuasaan dan kepentingan rakyat. Maka kita bisa cari titik temu masing-masing,” tambahnya.
Ia juga meminta pimpinan Mejelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak tinggal diam mengatasi kebuntuan di DPR. "MPR bisa mengambil inisiatif maka akan semakin dhargai oleh bangsa ke depan,” pugkasnya. (red/sw)
