Berita9 - Mantan Menteri Sosial Bachtiar Chamsyah menyatakan, penyelenggaraan Muktamar VIII di Jakarta ini merupakan langkah Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelamatkan partai dari perpecahan. Dalam struktur, posisi mahkamah partai berada di atas ketua umum.
Tokoh senior PPP ini meminta, Djan Fariz selaku Ketua Umum PPP yang baru terpilih, diwajibkan melakukan pendekatan kepada M Romahurmuziy --Ketua Umum PPP versi Muktamar di Surabaya beberapa waktu lalu-- untuk menyatukan kembali kekuatan partai.
"Saya hanya senior partai, saya tidak mau PPP porak poranda," ujar Bachtiar di arena Muktamar VIII PPP di Hotel Grand Sahid, Jakarta.
Kubu Romi ilegal
Sementara itu, ditempat yang sama, Sekretaris Majelis Pakar PPP, Ahmad Yani mengatakan, undang-undang yang berlaku mengatur perubahan kepengurusan partai harus mendapat persetujuan mahkamah partai. Sedangkan kepengurusan kubu Romahurmuziy alias Romi dinilai oleh mahkamah partai tak memenuhi syarat dan ketentuan internal.
"Mahkamah partai sudah memutuskan Muktamar Surabaya itu cacat," tegas Yani.
Ia menjelaskan, Muktamar di Subaraya yang menetapkan Romahurmuziy sebagai ketua umum baru PPP itu dilakukan pada saat mahkamah partai tengah mengupayakan islah terkait konflik di dalam tubuh partai berlambang ka'bah ini.
"Kalau di pernikahan, itu istilahnya sedang dalam masa iddah (menunggu). Seharusnya setelah 17-18 Oktober, wajib melakukan muktamar bersama-sama," kata Yani. (red/sw)
