Wasekjen PPP kubu Romi, Asrul Sani |
Arsul menyatakan dukungan kubunya ke Jokowi berdasarkan muktamar PPP Surabaya yang menetapkan Romahurmuziy sebagai Ketua Umum PPP. (bacat : Kubu Romi dituding melawan fatwa Mbah Mun )
Menurut Sani, hal itu ditempuh setelah mendapat restu dari Ketua Majlis Syariah PPP, KH Maimoen Zubair yang bertemu Presiden Jokowi, Wapres Jusuf Kalla, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. (baca : Kharisma Mbah Moen di duga Dimanfaatkan SDA )
“Tidak elok PPP bila diluar pemerintahan, karena itu akan lebih baik bila mendukung. Ini juga sesuai dengan ayat al-Quran, wahai orang beriman, taatilah Allah, Rasul, dan ulil amr,” imbuh Arsul. (baca : PPP status quo )
Sontak pernyataan itu dikritik politisi PPP kubu Muktamar Jakarta, Ketua DPP PPP versi Muktamar Jakarta Dimyati Natakusumah mengatakan, adanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang mengabulkan gugatan Suryadharma Ali (SDA)-Djan Faridz, maka PPP saat ini dalam status quo.
"Sehingga susunan kepengurusan PPP dalam keadaan status quo atau kembali ke keadaan semula," kata Dimyati di Jakarta, Sabtu (08/11).
Kembali ke keadaan semula, lanjut Dimyati, PPP tetap berada dibawah kendali Suryadharma Ali sebagai ketua umum dan Romahurmuzy sebagai sekretaris jenderal. Keadaan ini akan berubah tergantung keputusan PTUN nanti, apakah kubu SDA atau Romi yang menang.
"Dua-duanya masih dalam status quo, belum ada pengesahan," ujarnya. (baca : PTUN Jakarta kabulkan gugatan kubu Djan Fariz )
Sementara itu, Ketua DPW PPP DKI Jakarta kubu Muktamar Jakarta, Abraham Lunggana mengatakan, pihak Romi telah memanfaatkan kharisma Mbah Moen demi kepentingan jabatan.
“Mendukung iya, tapi tidak harus masuk kesana, karena dari awal kita semua sudah sepakat berada dalam koalisi merah putih,” imbuhnya.
Lulung kemudian menngajak Arsul untuk menyadari bahwa dibalik konflik internal yang terjadi ada penzaliman. “Kita tahu berada di koalisi merah putih,” imbuhnya. (red/sw)