Berita9 - Pendanaan tiga "kartu sakti" Jokowi bukan dari dana corporate social reponsibility (SCR) Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). (baca juga : Kartu Sakti alat kelabui masyarakat demi kenaikan BBM )
Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana mengungkapkan, Ombudsman dalam dua minggu terakhir melakukan penelitian terkait lahirnya kartu sakti Jokowi. Penelitian dilakukan dikarenakan adanya polemik penggunaan dana CSR untuk membiayai ketiga kartu sakti Jokowi. (baca juga : DPR pertanyakan transparansi dan penanggung jawab tiga "Kartu Sakti" )
"Kebijakan serupa sudah diaplikasikan di provinsi, kabupaten dan kota, terus kalau diadopsi kebijakan nasional, bagaimana daerah?" ungkap Danang di Jakarta Ahad (23/11).
Ombudsman menemukan sekitar 60 daerah sudah mengeluarkan kebijakan yang sama seperti yang digagas Jokowi sebelumnya. Selain itu dana yang digunakan pun, bukan dari CSR BUMN seperti yang disebutkan sebelumnya. (baca juga : "Kartu Sakti" Jokowi tidak berpengaruh di Aceh)
"APBN dipakai untuk biaya-biaya kartu-kartu tersebut, bukan melalui CSR," ungkap Danang.
Temuan Ombudsman tersebut tentu akan menjadi sebuah masukan bagi Jokowi dalam membuet kebijakan karena Kartu Sakti Jokowi dianggap Danang kurang akurat dalam penerapannya. (baca juga : Yusril Gugat Inpres Tiga Kartu Sakti Jokowi)
"Ombudsman nanti akan mengeluarkan saran kepada presiden," ujarnya. (red/sw)
