Berita9 - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat
Zulkifli Hasan, mengecam kebijakan Presiden Joko Widodo yang menaikkan harga bahan bakar minyak
(BBM), Selasa (18/11) malam. Padahal, harga minyak dunia saat ini sedang mengalami penurunan. (baca juga : Gub Jateng minta diajak bicara sebelum penaikan BBM)
"Apakah penaikan BBM itu waktunya tepat? Harga lagi
turun. Kenapa Jokowi menaikkan? Kenapa juga mesti Rp2.000," ujar Zulkifli di Gedung
MPR/DPR, Jakarta, Selasa (18/11)
Untuk diketahui, secara mendadak, tadi malam Presiden Joko Widodo mengumumkan harga baru premium dan solar bersubsidi naik Rp. 2000 dari Rp6.500 per liter menjadi Rp8.500 per liter. Sedangkan harga
solar naik menjadi Rp7.500 per liter yang sebelumnya Rp.5.500 per liter.
Pemerintah telah menyiapkan Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu
Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar, sebagai kompensasi pencabutan subsidi BBM. (baca juga : Pernyataan Jokowi soal BBM, Lain dulu lain sekarang )
Ditanya soal "tiga kartu sakti" Jokowi, menurut politisi Partai Amanat Nasional itu meminta supaya Jokowi mencermati agar pengalihan
subsidi BBM tepat sasaran. Sebab, tidak semua rakyat layak untuk
mendapatkan kompensasi itu. (baca juga : Menteri ESDM : Presiden Jokowi populer tapi tidak populis )
"Tidak semua orang mendapatkan subsidi. Subsidi harus tepat sasaran," kata dia.
Zulkifli mempertanyakan kebijakan
yang diambil pemerintah tanpa berkonsultasi terlebih dulu dengan
DPR. Padahal, postur anggaran subsidi BBM itu harus dibahas bersama DPR.
(baca juga : Kartu Sakti alat kelabui masyarakat demi kenaikan BBM )
(baca juga : Kartu Sakti alat kelabui masyarakat demi kenaikan BBM )
"Kan ada uang lebih. Postur anggaran yang lebih itu harus dibahas dengan DPR," jelasnya. (red)