 |
| Peluncuran kip dan kis di Jakarta |
Berita9 - Alokasi anggaran "kartu sakti" Presiden Joko Widodo dipertanyakan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fahri Hamzah. Pasalnya, peluncuran Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera belum dibicarakan dengan DPR.
"Kartu itu kan perlu ditender. Bayangkan kartu biasa bisa Rp5.000 kalikan 15 juta penduduk, sudah berapa triliun itu. Di atas Rp1 miliar saja harus ditender, apalagi yang triliunan," ujar Fahri di Gedung DPR, Jakarta,
Fahri Hamzah mengaku khawatir itikad baik Presiden Jokowi justru nantinya disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contoh, penyelamatan bank Century di awal tahun 2009. Saat itu pemerintah mengatakan itu adalah itikad baik untuk selamatkan bangsa dari krisis ekonomi,tapi justru efeknya orang masuk bui.
"Legal prosedural penting dan harus dipenuhi," kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu .
Senada dengan Fahri, Direktur Advokasi Pukat, Hifdzil Alim pada Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM menghimbau supaya pemerintah transparan mengenai pengadaan tiga kartu pintar itu.
"Presiden harus menjelaskan dari mana pos anggaran untuk ketiga kartu tersebut," katanya.
Hifdzil mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab terhadap ketiga kartu tersebut dan siapa pelaksananya. "Harus ada transparansi anggaran, berapa jumlah penerima, identitas harus jelas," kata dia. Selain itu, alokasi anggaran itu ada di Kementerian mana, dari pos anggaran yang mana.
"Presiden harus bisa menjelaskan pos anggaran mana yang diambil dari Kementerian yang melaksanakan program tersebut. Jangan sampai ada kesalahan administrasi karena itu bisa masuk kategori korupsi. Jadi harus jelas mengambil pos yang mana," kata dia.
Seperti dikutip dari lama setkab.go.id Pengadaan KIS akan memakai dana BPJS sebesar Rp20 triliun untuk realiasi tahun 2014. Sedangkan untuk KIP menggunakan dana dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp6,3 triliun.
Sebelumnya, Sekretaris Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2TK), Bambang Widianto, mengatakan, Kartu Indonesia Sehat yang akan diluncurkan pada 3 November 2014, masih merupakan tahap awal. Menurut dia, Pemerintah juga masih akan memperbarui data penerima kartu tersebut. “Tahun depan akan di-update data terbaru,” ujar Bambang. (red/sw)
