Berita9 - DPR meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk menyiapkan skenario reshuffle kabinet setelah masa tiga hingga enam bulan sejak saat ini. Pasalnya, DPR menilai banyak Menteri Kabinet Kerja Jokowi-JK yang bekerja tidak sesuai porsinya. Langkah itu perlu diambil (reshuffle) untuk memilah mana Menteri yang betul-betul bekerja dan mana Menteri yang hanya gemar pencitraan.
"Skenario ini untuk menyelamatkan pemerintahan, banyak menteri yang sudah mulai melakukan langkah di luar tugas dan fungsinya. Presiden sebaiknya memiliki rencana reshuffle kabinet dalam tiga hingga enam bulan. Ini untuk melihat mana menteri yang jalan, mana menteri pencitraan dan betul-betul kerja," kata Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, di Jakarta, Sabtu, (29/11).
Menurut Fadli, skenario tersebut sangat penting agar para menteri bisa menjalankan tugas fungsinya dengan baik serta mendorong para menteri bekerja dengan baik dan sesuai prioritas.
"Mana bisa Menteri bekerja dengan baik, kalau nggak memahami masalahnya, nggak bisa efektif kalau nggak punya prioritas," katanya.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengapresiasi sikap Menteri Tenaga Kerja yang loncat pagar, yang dinilainya mengerti persoalan pekerjaannya. "Oke lah, tapi ada pekerjaan lain yang lebih penting bagaimana yang nganggur bisa kerja," katanya.
namun, lanjut Fadli, ada Menteri yang dinilainya berlebihan dalam bersikap dan tidak memahami fungsi dan tugasnya. "Boleh dibilang, berlebihan," tukasnya.
Fadli lantas menyebut nama Menko Polhukam Tedjo Edy yang melarang polisi mengeluarkan izin Munas Partai Golkar. Padahal itu masalah teknis yang tidak perlu diurus oleh orang sekelas Menko.
"Itu internal partai. Kenapa dia tidak mencoba menyelesaikan permasalahan bentrok TNI-Polri," katanya.
Dengan adanya skenario reshuffle kabinet, DPR justru akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK ke depan. Nantinya kabinet akan diisi para menteri yang berkompeten dan bekerja sesuai prioritas. (red/asa)
