Berita9 (Jakarta) - Berdasarkan hasil rapat khusus antara oknum Direktur di Ditjen Bina Marga dengan para oknum pejabat di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Wilayah VII Kalimantan, telah sepakat buat untuk memberangus media-media nasional yang mewartakan kasus korupsi di instansi mereka.
Dibawah koordinasi Kepala Bidang Pelaksanaan II Satrio Sugeng Prayitno dengan anggota Kasatker Wil 2 Suparman, Kasatker Wil 3 Tirta Nadis, Suherman dan tujuh orang cukong pengusaha yang selama ini menjadi peliharaan, merancang strategi guna menghancurkan media nasional Berita9.
Cara-cara yang akan ditempuh antara lain : Punto Sulistyo (PT. BCK) dan Leo Tabrani (PT. SMP) misalnya, mengaku telah menggunakan jasa paranormal alias dukun untuk menghabisi Berita9 secara goib. Bahkan, kata Punto, dukun yang disewanya telah memberitahu keberadaan awak redaksi di Srengseng Sawah, Jakarta.
Bahkan, Satrio dengan sesumbar memastikan "umur" media nasional ini hanya sampai tanggal 15 Februari 2015. Karuan, pernyataan Satrio yang kami dapat melalui sebuah jaringan khusus, telah mendapat reaksi dari banyak kalangan jurnalis. Bahkan, tanpa diketahui siapa yang mengkomandoi, jajaran organisasi kewartawanan di Indonesia telah bersiap-siap melakukan pendampingan jika omongan para sindikat mafia proyek itu benar-benar terjadi.
Namun ternyata, sebuah sumber yang ada dilingkungan terdalam BBPJN VII Kalimantan membisikkan kepada kami, bahwa omongan Satrio cs itu hanyalah sekedar bualan belaka. Pasalnya, mereka itu dikenal sebagai pribadi pengecut. Tetapi tetap saja, kami beranggapan sedia payung sebelum hujan.
Aneh benar Suparman itu, hingga hari ini tidak ada satupun yang berani menghubungi kami dan menjalankan semua skenario busuk mereka. Dipastikan, bualan mereka hanya sekedar angin surga kepada atasan dan penghiburan diri mereka sendiri yang sedang galau.
Kegalauan itu juga terbukti dengan ditariknya seluruh dana yang dimiliki Haji Warno Sintang. Dari transkip yang kami dapat, Haji Warno telah menarik seluruh dananya yang tersimpan di Bank milik pemerintah. Dana yang ditarik ditaksir sejumlah Rp. 9,7 milyar. (red/tim investigasi)
