Berita9 - Koordinator Kontras Haris Azhar didampingi beberapa aktivis lainnya mendesak agar Komisi III DPR segera menghentikan proses uji kelayakan dan kepatutan Komjen Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Pasalnya, tidak patut DPR meneruskannya karena Budi Gunawan telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam kasus rekening gendut. Budi dianggap sangat tidak layak menyandang status sebagai calon tunggal Kepala Polri.
"Kami minta Komisi III DPR segera menghentikan uji kelayakan terhadap Budi Gunawan karena ia tidak kredibel. Kami juga minta agar Jokowi mencabut surat pencalonannya secepatnya," kata Haris Azhar saat jumpa konferensi pers di Kantor Kontras, Jakarta, Rabu (14/01).
Kontras juga juga mendesak KPK menuntaskan pengusutan kasus yang melibatkan Budi Gunawan sebagai tersangka. "Bongkar semuanya dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya harus segara diumumkan juga. Bukan cuma siapa yang menerima, tetapi siapa yang memberi," katanya.
Sementara itu, Ketua National Policy Watch (NPW) Variz El-Haq mengaku kecewa dengan sikap Jokowi yang dinilainya lamban merespon sikap KPK yang menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka. Tidak hanya itu, sikap Jokowi yang "kepala batu" tidak mau mendengar masukan dari banyak pihak dan tidak melibatkan KPK serta PPATK dalam pencalonan Budi Gunawan, dinilainya sebagai sikap arogan, cermin bukan sebagai pemimpin yang baik.
"Sudah diingatkan Budi Gunawan diketahui punya rapor merah, tapi Jokowi tetap mencalonkan Budi, ini kan kepala batu namanya," kata Variz.
Jika nantinya DPR meloloskan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, NPW meminta supaya Jokowi mengajukan nama lain dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Jokowi lebih baik meminta usulan calon lain ke Kompolnas," kata
Senada dengan NPW, Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, Jokowi juga didesak agar nantinya turut meminta masukan dari Polri dalam menentukan calon Kepala Polri selanjutnya. "Masih ada beberapa nama yang lebih bagus dari Budi Gunawan," ujar Agus.
Kontras, NPW dan ICW serta kelompok masyarakat sipil lainnya mendesak supaya Jokowi bisa bersikap mandiri dalam memutuskan semua kebijakan yang menyangkut pemerintahan. Aktivis merasa yakin, Jokowi diperintah oleh Megawati untuk mencalonkan Budi Gunawan.
"Jokowi harus memilih Kapolri berdasarkan kepentingan orang banyak, bukan karena selera Megawati atau PDIP," kata Haris.
National Policy Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Institute for Development and Democracy adalah kelompok masyarakat sipil yang menentang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. (red/bhm/kayu/halim/catur)
Jika nantinya DPR meloloskan Budi Gunawan sebagai calon Kapolri, NPW meminta supaya Jokowi mengajukan nama lain dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). "Jokowi lebih baik meminta usulan calon lain ke Kompolnas," kata
Senada dengan NPW, Koordinator ICW Agus Sunaryanto mengatakan, Jokowi juga didesak agar nantinya turut meminta masukan dari Polri dalam menentukan calon Kepala Polri selanjutnya. "Masih ada beberapa nama yang lebih bagus dari Budi Gunawan," ujar Agus.
Kontras, NPW dan ICW serta kelompok masyarakat sipil lainnya mendesak supaya Jokowi bisa bersikap mandiri dalam memutuskan semua kebijakan yang menyangkut pemerintahan. Aktivis merasa yakin, Jokowi diperintah oleh Megawati untuk mencalonkan Budi Gunawan.
"Jokowi harus memilih Kapolri berdasarkan kepentingan orang banyak, bukan karena selera Megawati atau PDIP," kata Haris.
National Policy Watch, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indonesia Corruption Watch dan Indonesia Institute for Development and Democracy adalah kelompok masyarakat sipil yang menentang pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Polri. (red/bhm/kayu/halim/catur)
