Berita9 - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengakui bahwa KPK hingga saat ini sama sekali belum dilibatkan dalam pencalonan Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia.
"Hingga saat ini KPK belum diminta oleh Presiden untuk menilai calon Kapolri," kata Samad di gedung KPK Jakarta, Senin (12/01). Menurut Samad, KPK sama sekali tidak pernah dilibatkan untuk menelusuri rekam jejak calon Kapolri.
PPATK Akui Rekening Tidak Wajar
Sementara itu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengatakan, ada indikasi tak wajar dalam rekening calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan. Indikasi tersebut dikemukakan Ketua PPATK Muhammad Yusuf dalam pertemuan dengan Indonesia Corruption Watch (ICW) di Gedung PPATK, Jakarta, Senin (12/01).
"Pak Yusuf (Muhammad Yusuf Ketua PPATK) tadi mengakui memang ada indikasi tak wajar dalam rekening Budi Gunawan," kata Aradilla Caesar peneliti hukum ICW usai pertemuan tersebut.Menurut Caesar, Indikasi tak wajar tersebut didapatkan dari penelusuran PPATK pada tahun 2010 atas sejumlah pejabat kepolisian, termasuk Budi Gunawan. Hasil penelusuran itu sendiri telah disampaikan PPATK kepada Kepolisian, Kejaksaan Agung dan KPK untuk ditindaklanjuti. PPATK sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan klarifikasi, melainkan ketiga lembaga tersebut.
Karena posisi PPATK hanya sebagai penyuplai informasi dan tidak bisa menilai atas hasil analisis mereka sendiri, maka detail analisis masuk kategori sangat rahasia dan sensitif.
Mengutip hasil laporan LHPn, tercatat kekayaan Budi Gunawan didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar dibeberapa wilayah. Seperti di Jakarta Selatan ada bangunan seluas 880 meter persegi dan tanah seluas 2.026 meter persegi. Terbanyak berada di wilayah Jawa Barat yaitu di, Kabupaten Bogor ada tanah seluas 13.127 meter persegi, Kabupaten Bandung Budi memiliki tanah seluas 1.157 meter persegi dan 244 meter persegi, 220 meter persegi di Bekasi dan di Kabupaten Subang memiliki tanah seluas 203 meter persegi. Di Kabupaten Serang, Banten, Budi tercatat memiliki tanah 16.367 meter persegi.
Namun temuan PPATK atas rekening tak wajar Budi tersebut dibantah oleh Polri. Polri telah menindaklanjuti laporan PPATK tersebut dengan melalukan penelusuran internal. "Rekening tersebut disebut Polri wajar, hasil dari bisnis Budi," kata Aradila.
Mengutip hasil laporan LHPn, tercatat kekayaan Budi Gunawan didominasi oleh tanah dan bangunan yang tersebar dibeberapa wilayah. Seperti di Jakarta Selatan ada bangunan seluas 880 meter persegi dan tanah seluas 2.026 meter persegi. Terbanyak berada di wilayah Jawa Barat yaitu di, Kabupaten Bogor ada tanah seluas 13.127 meter persegi, Kabupaten Bandung Budi memiliki tanah seluas 1.157 meter persegi dan 244 meter persegi, 220 meter persegi di Bekasi dan di Kabupaten Subang memiliki tanah seluas 203 meter persegi. Di Kabupaten Serang, Banten, Budi tercatat memiliki tanah 16.367 meter persegi.
Namun temuan PPATK atas rekening tak wajar Budi tersebut dibantah oleh Polri. Polri telah menindaklanjuti laporan PPATK tersebut dengan melalukan penelusuran internal. "Rekening tersebut disebut Polri wajar, hasil dari bisnis Budi," kata Aradila.
