Berita9 - Kuatnya desakan publik agar Presiden Jokowi melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam menunjuk pejabat publik -seperti yang saat ini ramai- dinilai sebuah kesalahan oleh Ketua Fraksi Partai NasDem Viktor Laiskodat. Menurutnya, keinginan supaya KPK terlibat dalam proses penentuan calon Kapolri, tidak memiliki dasar hukum dan itu merupakan hak prerogatif Presiden."Kalau KPK mau dilibatkan harus diatur dalam sistem ketatanegaraan. Lha sekarang ini kan tidak ada sama sekali aturan itu," kata Victor kepada Berita9 yang menemui usai sidang paripurna di gedung DPR Jakarta, Senin (12/01).
Menurut Victor, Presiden tak perlu sama sekali melibatkan KPK dalam menunjuk calon Kapolri. Memilih calon Kapolri adalah hak prerogatif Presiden. Dan KPK bukan bagian dari sistem ketatanegaraan sehingga tidakmperlu dilibatkan dalam proses penentuan Kapolri.
"Jelas itu sebuah kesalahan. Jika keduanya (KPK dan PPATK) harus dilibatkan dan dijadikan sebagai pusat informasi mengetahui rekam jejak seseorang, maka harus ada aturan yang jelas," ujar anggota Komisi I DPR itu.
Ditempat terpisah, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, KPK hingga saat ini tidak pernah diminta sama sekali tak dilibatkan dalam pencalonan Budi Gunawan. KPK tak diminta untuk menelusuri rekam jejak Kepala Lembaga Pendidikan Polri itu.
Adapun PPATK bahkan mengakui rekening Budi Gunawan tak wajar. Indikasi ini didapatkan dari penelusuran PPATK pada 2010 terhadap sejumlah pejabat kepolisian. Mantan ajudan Megawati Soekarnoputri tersebut merupakan salah satu pejabat Polri yang disebut-sebut memiliki rekening gendut.
Berdasarkan LHKPN KPK, Budi tercatat memiliki harta Rp 22,65 miliar. Jumlah tersebut naik lima kali lipat dari lima tahun yang lalu.
Lihat juga:PPATK Sebut Ada Indikasi Tak Wajar di Rekening Budi Gunawan
Seperti diketahui, Jokowi telah menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Penunjukan ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan KPK dan PPATK. Padahal sebelumnya, Presiden melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan para menteri dalam kabinetnya.
Menurut Viktor, sistem yang ada harus dipercaya. Jika memang ada yang tidak pas, sistem akan terkoreksi dengan sendirinya.
Berdasarkan LHKPN KPK, Budi tercatat memiliki harta Rp 22,65 miliar. Jumlah tersebut naik lima kali lipat dari lima tahun yang lalu.
Lihat juga:PPATK Sebut Ada Indikasi Tak Wajar di Rekening Budi Gunawan
Seperti diketahui, Jokowi telah menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Penunjukan ini dilakukan tanpa berkonsultasi dengan KPK dan PPATK. Padahal sebelumnya, Presiden melibatkan KPK dan PPATK dalam pemilihan para menteri dalam kabinetnya.
Menurut Viktor, sistem yang ada harus dipercaya. Jika memang ada yang tidak pas, sistem akan terkoreksi dengan sendirinya.
