Ditengah sibuknya persiapan kedatangan orang nomor satu di Negara ini, kelakuan Kepala Satuan Kerja (Kasatker) II Pelaksana Jalan Nasional Kalimantan Barat (PJN Kalbar) Suparman sudah keterlaluan. Guna pengamanan agar pemberitaan membongkar kedok mafia proyek berhenti, dengan bahasa meyakinkan, dia melaporkan kepada atasannya bahwa ia bersama kawan-kawannya sudah berhasil memberangus Portal News Online Berita9. Tentu saja kabar tersebut sangat bohong.
Pernyataan Suparman itu disampaikan saat dihubungi salah seorang Direktur di Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga, Kemen PU-Pera Senin (19/01).
Lapor KPK
Ketua National Policy Watch (NPW) Variz el-Haq menduga, saat ini oknum-oknum pejabat Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) VII Kalimantan, terutama PJN Wilayah Kalbar, sedang kalang kabut karena gencarnya pemberitaan yang dilakukan media nasional ini.
“Seharusnya pemberitaan itu dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan mereka. Saya mendesak Menteri Basuki segera melakukan investigasi,” kata Variz yang dihubungi Berita9 di Surabaya, Senin (19/01).
Menurut NPW, kegiatan pat gulipat proyek sudah lama terjadi dihampir semua instansi pemerintah, utamanya yang banyak menangani proyek infrastruktur. Kelemahan yang selama ini terjadi, tidak pernah ada audit yang kapabel dan transparan yang dilaporkan ke public.
Disinggung tentang tender online yang diterapkan Kemen PU, bagi Variz itu bukan prestasi yang menggembirakan. “Tekhnologinya benar, tapi sistemnya benar enggak. Apa iya tidak ada pengaturan sebelum pengumuman. Online itu cuman pengumuman doang, mekanisme tender masih kayak dulu,” tukasnya.
Untuk itu, NPW dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan praktek mafia proyek itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (red/bhm/galuh/catur/halim)
“Seharusnya pemberitaan itu dijadikan bahan evaluasi oleh pimpinan mereka. Saya mendesak Menteri Basuki segera melakukan investigasi,” kata Variz yang dihubungi Berita9 di Surabaya, Senin (19/01).
Menurut NPW, kegiatan pat gulipat proyek sudah lama terjadi dihampir semua instansi pemerintah, utamanya yang banyak menangani proyek infrastruktur. Kelemahan yang selama ini terjadi, tidak pernah ada audit yang kapabel dan transparan yang dilaporkan ke public.
Disinggung tentang tender online yang diterapkan Kemen PU, bagi Variz itu bukan prestasi yang menggembirakan. “Tekhnologinya benar, tapi sistemnya benar enggak. Apa iya tidak ada pengaturan sebelum pengumuman. Online itu cuman pengumuman doang, mekanisme tender masih kayak dulu,” tukasnya.
Untuk itu, NPW dalam waktu dekat akan melaporkan dugaan praktek mafia proyek itu ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (red/bhm/galuh/catur/halim)
