Berita9 – Pemerintah RI mencairkan pinjaman dari Asian Development Bank (ADB) kembali sebesar US$ 1,5 miliar atau sekitar Rp 18 triliun untuk tahun 2015. Jumlah itu naik tiga kali lipat dari pinjaman tahun 2014 lalu yaitu sebesar US$ 550 juta atau sekitar Rp 6,6 triliun.
Kementerian Keuangan, Kamis (15/01) menyatakan, dana pinjaman tersebut akan disalurkan ke proyek-proyek infrastruktur yang menjadi prioritas program pemerintah. “Pinjaman ADB berbunga rendah dan berpeluang dalam membuka lapangan kerja bagi masyakat Indonesia,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinof Chaniago.
Dalam rencana pembangunannya, pemerintah memberikan prioritas terhadap sektor infrastruktur, irigasi, dan pendidikan. Sebelumnya pemerintah memastikan mengalokasi Rp 48 triliun kepada lima BUMN dalam APBNP 2015 untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Sebesar Rp 31 triliun diantaranya dilakukan dengan menerbitikan Surat Berharga Negara (SBN).
Sampai saat ini, pinjaman yang diajukan oleh sejumlah kementerian, lembaga, dan BUMN kepada pihak asing masih ada yang belum efektif pemanfaatannya. Hal tersebut menimbulkan konsekuensi negatif bagi pemerintah karena harus membayar pinalti atas dana pinjaman asing yang tidak digunakan.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU) Kementerian Keuangan, besaran penalti tersebut mencapai US$ 3,06 miliar atau Rp 37,2 triliun selama 54 tahun terakhi. (red/bhm/jamal)
