Berita9 - Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu di Istana Merdeka, telah mengubah kontelasi politik nasional terkait, utamanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 yang dikeluarkan pada era SBY menjabat Presiden RI.
"Misalnya dalam Munas Golkar di Bali merekomendasikan Pilkada melalui DPRD, namun sekarang berubah menjadi pilkada langsung," kata Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait dalam diskusi bertajuk "Konstelasi/Peta Politik Pasca-Pertemuan Jokowi-SBY" di ruang pers DPR, Jakarta, Kamis (11/12).
Ara -panggilan akrab Maruar Sirait - menjelaskan, pertemuan kedua pemimpin itu diyakini murni tanpa ada kompromi bagi-bagi kekuasaan, sehingga nilai pertemuan itu sangat bermartabat dan berkualitas. Menurut dia, pemerintahan Jokowi-JK menyadari bahwa pemerintahannya harus didukung parlemen, terkait dengan kebijakan yang akan dikeluarkan agar berjalan dengan baik.
"Pemerintah meyakini tanpa dukungan DPR maka Perppu Pilkada akan ditolak," ujar pria yang biasa dipanggil Ara ini.
Dia menilai tidak ada partai politik yang tidak memperhatikan aspirasi masyarakat sehingga parpol akan menyerap aspirasi publik khususnya mengenai Perppu Pilkada. Menurut dia, sebuah parpol akan bunuh diri apabila tidak memperhatikan aspirasi masyarakat karena itu merupakan salah satu fungi partai dalam menyerap dan mengagregasikan kepentingan publik.
"Parpol akan mendengar keinginan masyarakat (terkait Perppu Pilkada) dan saya yakin partai sudah paham itu," katanya.
Ara yakin bahwa ketika proses pengambilan keputusan mengenai Perppu Pilkada akan berlangsung secara aklamasi mendukung kebijakan tersebut.
