Berita9 - Kasus (diduga) pungli yang dilakukan oknum pejabat dilingkungan di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VII Kalimantan Barat (Kalbar). Mendapat tanggapan serius dari Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto.
(berita terkait : Praktek (Diduga) Pungli di Balai Besar Bina Marga Kalbar)
Menurut Bambang, praktek membuat skenario memenangkan perusahaan tertentu disetiap lelang projek yang dilakukan BBPJN adalah perbuatan korupsi yang tidak bisa didiamkan.
(berita terkait : KPK : Pejabat di Pulau Kalimantan Serakah )
Seharusnya, lelang negara harus dilakukan secara terbuka, transparan dan akuntabel. Bukan malah membuat skenario memenangkan perusahaan tertentu.
(berita terkait : Ini Modus Korupsi Oknum Pejabat Dinas PU Kalbar))
"Kalau laporannya lengkap, kita akan segera lakukan tindakan hukum," kata Bambang kepada Berita9 di Jakarta, Senin (8/12).
(berita terkait : KPK Akan Telaah Korupsi di Kalbar )
Bambang menjelaskan, sudah lama KPK mencium adanya praktek korupsi yang dilakukan banyak oknum pejabat di Kalimantan. Terutama di lingkungan BPPJN VII Kalbar. Hanya saja, hingga saat ini, KPK belum menemukan modus operandi yang dilakukan para penjahat kerah putih itu. "Jika sudah ada (bukti hukum) dan modusnya, kita segera lakukan penyelidikan," ujarnya. (berita terkait : Korupsi di PU Kalbar, Kasudin cuman Pion, Ratunya Belum Tersentuh )
Saat disodorkan Berita9 data-data kecurangan yang diduga dilakukan oknum BBPJN VII Kalbar, Bambang merasa miris dan geram dengan perilaku oknum pejabat tersebut.
Bambang meminta kepada Berita9 untuk membuat laporan resmi jika ingin memberantas praktek korupsi di Kalbar. "Silakan laporkan ke KPK, nanti kita akan telaah," ujarnya. (red/tim)
