Berita9 - Juli lalu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad
memimpin langsung inspeksi mendadak PT Angkasa Pura II di
Bandara Soekarno Hatta. Hasilnya, belasan orang ditangkap, termasuk anggota TNI
dan dua orang oknum anggota kepolisian.
(berita terkait : TKI Keluhkan Pungli di Bandara Soetta )
Anehnya, empat bulan setelah sidak dan penangkapan, hingga kini belum ada kabar bagaimana tindakan yang diberikan terhadap belasan orang yang diklaim sebagai oknum itu. Selain itu, apakah penangkapan tersebut mampu mengungkap para pelaku lain.
(berita terkait : TKI Keluhkan Pungli di Bandara Soetta )
Anehnya, empat bulan setelah sidak dan penangkapan, hingga kini belum ada kabar bagaimana tindakan yang diberikan terhadap belasan orang yang diklaim sebagai oknum itu. Selain itu, apakah penangkapan tersebut mampu mengungkap para pelaku lain.
Bahkan pada bulan September lalu, Kepala Balai Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia
(BPKTKI) Yaved, menantang KPK untuk membuktikan
adanya pungli di Bandara Soekarno-Hatta. Yaved membantah oknum-oknum yang ditangkap KPK itu adalah bagian dari BNP2TKI.
Keluhan TKI ke Presiden Jokowi
Dalam keluhan yang disampaikan pada Presiden Jokowi,
melalui teleconference, Ahad (30/11) kemarin, seorang TKI mengeluhkan penipuan yang dilakukan Perusahaan jasa Tenaga Kerja Indonesi (PJTKI). Salah satu TKI yang
bekerja di Mesir, mengeluhkan ada 2000 TKI yang menjadi korban penipuan
PJTKI, sehingga kini berstatus sebagai TKI ilegal.
Sayangnya, para TKi tidak puas atas jawaban yang diberikan Jokowi. Presiden hanya menjawab keluhan tanpa memberikan solusi yang pasti.
Misalnya keluhan TKI bernama Yati, yang bekerja di Singapura, mengeluhkan pungli terhadap TKI yang kembali dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta. Menjawab Yati, Jokowi mengatakan meminta BNP2TKI dan Menteri Tenaga Kerja untuk memeriksa langsung ke bandara.
"Pungli di bandara, saya perintahkan langsung hari ini cek tiap hari, tiap minggu, agar tidak ada pungli. Kalau ada ganti, ganti sampai bosan," kata Jokowi, tanpa menjelaskan apa tindakan yang akan dilakukan pemerintah terhadap para pelaku, agar tidak lagi terjadi pungli.(red/one)
