Berita9 - Fraksi Partai Persatuan Pembangunan di Dewan Perwakilan Rakyat tidak mendukung penggalangan interpelasi terhadap Presiden Joko Widodo. Namun demikian, mereka memandang tetap perlunya mengkritisi kebijakan pemerintah terkait pemangkasan subsidi energi alias menaikkan harga BBM.
"Fraksi PPP di DPR tidak mengambil bagian dalam interpelasi. Kebijakan partai dan fraksi adalah meminta kepada para anggota fraksi, tidak menjadi bagian dari interpelasi," kata Sani di Jakarta, Kamis (27/11).
Menurutnya, meski PPP tidak mempersoalkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, tetapi mengkritisi mengenai penggunaan dana hasil pemangkasan subsisidi tersebut.
PPP akan memperhatikan langkah pemerintah bagaimana realisasi penghematan dana subsidi secara produktif tersebut. Bagaimana pula implementasi pembangunan infrastruktur.
"Dan 3 kartu sakti, apakah benar dipergunakan dengan baik," ujarnya.
