Berita9 - Permintaan Amnesty International agara pemerintah Indonesia menghapus Undang-Undang No 5 Tahun 1969 tentang Penodaan Agama, mendapat banyak penolakan dari berbagai ormas. Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengatakan, Indonesia akan semakin kacau apabila UU ini dihapus.
Dimata Muhammadiyah, permintaan Amnesty International ingin menghapus UU ini, bisa diartikan mereka tidak menginginkan Indonesia damai, tenang dan tenteram. (baca juga : Waspada... Amnesty International Minta Jokowi Hapus UU Penodaan Agama)
"Mereka tidak menginginkan Indonesia yang tentram dan damai," kata Anwar Abbas, Bendahara PP Muhammadiyah, Jum'at (21/11).
Sementara itu, Wakil Ketua Komnas HAM Ansori Sinungan menilai desakan dari Amnesty Internasional sangat tidak tepat. Untuk mencabut UU di Indonesia harus menempuh berbagai tahapan.
“Mancabut UU nggak semudah itu. Yang bisa menghapuskan apakah ada pertentangan dengan konstitusi,” kata Anshori
Bila UU Penodaan Agama dicabut, Komnas HAM khawatir akan timbul lagi berbagai persoalan penodaan agama yang sejak dulu banyak terjadi di Indonesia. “Tujuannya dibuat supaya penodaan agama di Indonesia itu tidak ada lagi,” ujar Anshori.
Ia juga menilai tidak semua aturan di dalam standar hukum internasional bisa disesuaikan dengan aturan hukum di Indonesia.
Anwar menjelaskan, setiap agama itu memiliki ajaran pokok. Untuk itu, kata Anwar, seseorang dengan keyakinan di agama tersebut tidak boleh mengacaukan ajaran pokok tersebut. Jika itu dilakukan, kata Anwar, ini berarti telah merendahkan dan menghina agama. "Ini berarti menghina pengikut dari agama itu juga," kata Anwar.
Apabila itu terjadi, menurut Anwar, akan timbul keresahan di tengah masyarakat. Menurutnya, inilah tujuan dari UU Larangan Penodaan Agama. Ini bertujuan agar tidak terjadi kekacauan karena penghinaan dan pelecehan terhadap ajaran tersebut. (red/rol)
