Berita9 - Arahan Presiden Joko Widodo kepada pihak yang berkuasa di Indonesia untuk bertindak tegas terhadap nelayan asing yang menangkap ikan secara ilegal di wilayah Nusantara. Caranya dengan tidak perlu ditahan, sebaliknya langsung saja kapal nelayan itu dikaramkan. (baca juga : Dampak Kenaikan BBM, Nelayan Menjerit Tak Bisa Melaut)
Arahan itu tidak dipercayai oleh Pemerintah Malaysia adalah pernyataan Presiden Joko Widodo. Sebab, Indonesia dan Malaysia sudah menandatangani nota kesepakatan terkait Garis Panduan Bersama Tentang Layanan Terhadap Nelayan oleh Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (Maritim Malaysia) dan pihak berkuasa maritim Indonesia pada 27 Januari 2012.(baca juga : Menteri Susi ancam pensiun bila moratorium kelautan dijegal)
Seperti dikutip dari laman utusan.com Menteri Luar Negeri, Datuk Seri Anifah Aman menyatakan, apabila mengacu perjanjian itu, maka kedua negara telah mencapai kesepakatan untuk hanya mengusir dan tidak menahan nelayan yang didapati menangkap ikan di perbatasan maritim Malaysia dan Indonesia.
(baca juga : Koarmabar TNI AL Tangkap Dua Kapal Asing Pencuri Ikan)
“Saya tidak percaya bahwa ini adalah sebuah pernyataan yang dikeluarkan oleh seorang Presiden, dan akan menyelidiki tuduhan ini," kata Anifah.
Kerajaan Malaysia hingga kini belum mendapat pengesahan secara resmi dari pemerintah Indonesia terkait penangkapan sebanyak 200 nelayan negaranya.
“Kementerian Luar dan Maritim Malaysia sedang memantau perkembangan mengenai isu penahanan nelayan Malaysia ini, pada saat yang sama, Kedutaan Besar Malaysia telah menghubungi Kementerian Luar Negeri Indonesia untuk mendapatkan pengesahan terutamanya mengenai identitas diri dan lokasi penahanan nelayan tersebut," ujar Anifah. (red)
