Ketua DPP PDIP : Jokowi Tidak Pro Rakyat
Posted on :
11/18/2014 11:30:00 AM
Berita9 - Penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Presiden Jokowi disesalkan oleh Ketua DPP PDIP Bidang Energi, Effendi Simbolon. Ia menilai, kebijakan tidak populis yang di ambil Jokowi, telah membuat rakyat semakin sengsara.
"Saya sangat sedih dan menyesalkan kebijakan Jokowi. Semoga Tuhan mengampuni mereka, yang mengambil kebijakan tidak pro rakyat ini, " kata Effendi Simbolon saat dihubungi di Jakarta, Selasa (18/11). (baca juga : Kritisi Jokowi, Effendi siap terima sanksi PDIP )
Effendi Simbolon selama ini dikenal paling gencar menyatakan menolak kenaikan harga BBM. Bahkan ia menyatakan siap menerima sanksi dari DPP PDIP bila dianggap terlalu kritis mengkritik kebijakan Jokowi.
Effensi menilai, para menteri ekonomi di kabinet Jokowi tidak memiliki semangat membangun kemandirian bangsa. Ini terlihat dari sikap mereka yang cenderung menggantungkan kebijakan harga BBM kepada mekanisme pasar.
(baca juga : Jokowi Naikkan BBM, Supir Angkot di Malang Panik)
Menurutnya, kenaikan harga BBM seharusnya tidak perlu terjadi apabila pemerintah secara serius mau membenahi persoalan di sektor minyak dan gas. Seperti, pemerintah mulai mengembangkan energi alternatif berbasis nonfosil, membenahi tata niaga migas, dan membangun kilang-kilang minyak baru.
"Mafia migas juga harus disikat dan harusnya pemerintah mulai membenahi tata niaga energi kita dibenahi dulu," ujarnya.
(baca juga : Ketua MPR : Waktu yang Salah Menaikkan BBM)
Seharusnya pemerintah jangan terus menerus membebani rakyat dengan persoalan BBM yang tiada akhirnya. Pemerintah harus mulai mengambil alih penanganan energi secara efektif.
"Lha ini malah meliberalkan komoditas rakyat, gak benar itu," gerutunya. (baca juga : Makassar lumpuh akibat demo mahasiswa )
Sebelumnya pada Senin (17/11) malam Presiden Joko Widodo memutuskan kenaikan harga BBM premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara BBM jenis solar dinaikan dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7000/liter yang berlaku efektif pada Selasa (18/11) dini hari. (red/sw)
Label:
Artikel Terbaru,
Politik