Berita9 - Tiga kartu sakti yang diluncurkan Presiden Joko Widodo mendapat tanggapan beragam dari masyarakat. Wakil Rakyat di DPR pun ramai-ramai menyoroti sistem budgeting untuk alokasi dana tiga kartu sakti Jokowi. (baca : DPR pertanyakan transparansi dan penanggung jawab tiga "Kartu Sakti" )
Berikut dirangkum nasehat pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra seperti yang dikutip dari akun twitternya @Yusrilihza_Mhd berikut petikannya :
"Bahwa, Dana CSR atau dana tanggungjawab sosial perusahaan adalah dana yg dialokasikan
dari keuntungan perusahaan termasuk BUMN untuk masyaraka. Karena itu dana CSR dikelola langsung oleh perusahaan untuk kepentingan masyarakat lokal. Dana tsb memang milik perusahaan tersebut.
CSR Freeport misalnya digunakan utk masyarakat Timika, Newmont untuk masyarakat Sumbawa, PT Timah untuk masyarakat Bangka Belitung. Jadi bisa bermasalah kalau dana CSR BUMN itu diambil Pemerintah utk biayai program tiga kartu yg dijanjikan Presiden ketika kampanye dulu. Apalagi jika dana yang diambil dari CSR BUMN itu dianggap sebagai bukan uang negara sehingga bisa dikelola sebagai dana non budgeter. Ini semua berkaitan dengan tertib penyelenggaraan negara, khususnya di bidang keuangan, yang sungguh2 harus diperhatikan oleh Presiden.
Kalau dana CSR BUMN itu diambil oleh negara, maka harus ada dasar hukumnya, sebab dalam UU APBN sdh ditargetkan setoran keuntungan BUMN sebagai penerimaan negara. CSR BUMN sudah dianggarkan oleh perusahaan dan harus dijalankan untuk memenuhi kewajiban BUMN kpd masyarakat sekitar, kalau dana CSR akan diambil Pemerintah, maka UU APBN harus diubah, ada perubahaan sumber penerimaan negara dan ada perubahan alokasinya. Presiden Jokowi harus pikirkan dampak pengambilan dana CSR BUMN bagi masyarakat lokal sekitar kegiatan perusahaan.
Dana CSR pasti berkurang atau malah habis tersedot utk danai program tiga kartu Presiden Jokowi, sehingga masyarakat lokal bisa kecewa. Daerah mereka rusak karena ditambang, tapi dana CSRnya bukan untuk membantu masyarakat lokal, malah dipakai untuk danai program 3 kartu. Apalagi program tiga kartu dikaitkan dengan kompensasi kenaikan BBM yang bakal dilakukan Pemerintah, tdk ada hubungannya. Masyarakat lokal akan tanya, mengapa dana CSR BUMN utk mereka digunakan untuk kompensasi kenaikan BBM? Apa hubungannya?
Presiden Jokowi mestinya menyadari dampak dari semua ini, serta kemungkinan kekecewaan masyarakat lokal akibat berkurangnya CSR BUMN. Sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Jawa, sementara bagian terbesar penerima program 3 kartu ada di Pulau Jawa. Apakah dana CSR yg seharusnya dinikmati masy lokal luar Jawa akan tersedot habis untuk danai program 3 kartu yg sebagian besar di Pulau Jawa.
Sebagai seorang Nasionalis dari PDIP sy tdk perlu mengajari Presiden akan dampak dari kebijakan beliau terhadap keutuhan kita sbg bangsa. Namun saya berkewajiban untuk mengingatkan Presiden bahwa mengelola negara haruslah berpedoman kepada konstitusi dan hukum yang berlaku.
Niat baik saja tidak cukup, tetapi memerlukan renungan dan pemikiran yg dalam sebelum mengambil keputusan dan melakukan suatu tindakan. Presiden Jokowi bisa belajar dari Presiden Sukarno. Presiden Sukarno orang besar dan bapak bangsa kita seluruhnya.
Namun salah satu kelemahan Presiden Sukarno adalah, beliau sering bertindak di luar konstitusi dan hukum yg dibuatnya sendiri. Kelemahan itu membawa dampak yg besar, terutama menjelang akhir masa kekuasaannya. Presiden Jokowi jangan mengulangi lagi kelemahan itu.
Demikian pandangan dan nasehat saya. Semoga ada manfaatnya bagi Presiden dan bagi kita semua seluruh rakyat. Salam hormat. (red)
