 |
| jaksa agung hm prasetyo bersama seskab andi widjayanto.jpg |
Berita9 - Pengangkatan politisi Partai NasDem, HM Prasetyo sebagai Jaksa Agung, menuai kecaman banyak pihak. Publik menganggap, Presiden Joko Widodo dianggap telah melupakan visi dan misinya saat kampanye, yaitu berjanji akan menghindari kepentingan politik dan bisnis dalam urusan kepemerintahan.
"Memilih Jaksa Agung lebih ketat daripada seorang menteri. Lha ini kok begitu mudah, kami mempertanyakan mekanisme seperti apa yang dipaka Jokowi, " kata koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho, Jumat (21/11).
Emerson melanjutkan namun apa boleh buat nasi sudah menjadi bubur, Jokowi telah melantik Prasetyo sebagai Jaksa Agung.
Menurut Emerson, ICW bersama lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Peradilan seperti Indonesia Legal Roundtable (ILR), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Masyarakat Pemantau Peradilan (MaPPI FH UI), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengajukan beberapa usulan.
Seperti pembenahan internal kejaksaan, terutama Jaksa Agung harus segera merevisi peraturan Jaksa Agung (Perja) tentang Pembinaan Karier Kejaksaan guna memperkecil subjektifitas dalam mutasi-promosi.
Jaksa Agung juga harus membenahi sistem teknologi informasi kejaksaan. Melakukan peningkatan kapasitas para jaksa secara berkala, seperti evaluasi kerja dan perbaikan sistem di internal kejaksaan. ICW meminta tidak ada alasan untuk mempertahankan jaksa-jaksa yang tidak memiliki kompetensi yang memadai."Mendisiplinkan pegawai terkait dengan banyaknya Jaksa yang melanggar etik bahkan terlibat kasus korupsi," katanya. (red)
