Gub Jateng minta diajak bicara sebelum penaikan BBM

 

Berita9 - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta pemerintah pusat bersikap terbuka terkait dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi agar ada kepastian pada masyarakat. (baca : Pemerintah bebaskan pengusaha untuk tidak naikkan upah )

Menurut dia, kompensasi yang akan diberikan kepada masyarakat atas kenaikan harga BBM bersubsidi lebih baik diarahkan ke hal-hal yang produktif seperti pupuk, benih, irigasi, dan pembangunan bendungan. (baca : BBM naik, Muhammadiyah siap terjunkan massa )

Ganjar menyatakan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah sebelumnya yang memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat sebagai kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi. 

"Kalau (pemberian kompensasi kenaikan harga BBM, red) nanti dengan BLT lagi bisa bahaya karena BLT itu masalah, maka saya ingatkan pemerintah jangan diulangi lagi," ujar politikus PDI Perjuangan itu. 

Ganjar menilai, pemberian BLT kepada masyarakat tidak mendidik, penyalurannya tidak pernah berjalan baik, serta berpotensi menimbulkan korban jiwa pada saat pembagian. Menurut dia, jika pemberian kompensasi kenaikan harga BBM bersubsidi kepada masyarakat bisa dilakukan secara konkret maka Pemprov Jateng bisa ikut menjelaskan kepada masyarakat apa yang dihadapi pemerintah pusat sekarang. (baca : Bulan "Madu" Pendukung Jokowi Terancam Berakhir )
 

"Ini (harga BBM bersubsidi, red) akan dan masyarakat pasti akan mendapat A, B, C, D, dan yang paling penting adalah naiknya berapa. Harganya berapa, serta berapa jumlah uang yang akan dibagi untuk masyarakat," katanya. 

Ganjar mengungkapkan bahwa ketidakjelasan rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi juga menyulitkan proses penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2015 di Provinsi Jateng.
 

"Penyusunan besaran UMK saat ini belum memerhitungkan kenaikan harga BBM dan harga kebutuhan pokok yang mengikutinya," ujarnya.
 

Terkait dengan hal itu, Ganjar mengaku sudah berbicara dengan Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Tenaga Kerja untuk berhati-hati dalam menyiapkan ini karena waktunya sudah 'mepet' dan berdekatan dengan penetapan UMK 2015.

"Kalau pemerintah pusat masih ragu-ragu menaikkan harga BBM bersubsidi, tolong kami diajak bicara," katanya.