Berita9 - Persyaratan yang diminta Ketua Umum Partai Golkar versi Munas Jakarta, Agung Laksono agar Golkar keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar versi Aburizal Bakrie (Ical), Akbar Tandjung, sebagai tuntutan yang teramat frontal dan tidak substansial.
(berita terkait : Agung : Golkar Keluar dari KMP, Tetapi Tetap Kritisi Jokowi)
Seharusnya Agung tidak menjadikan itu (keluar dari KMP) sebagai syarat mutlak dalam perundingan lanjutan kedua kubu yang rencananya akan digelar pada Kamis (08/01) nanti. “Itu namanya frontal, enggak bisa frontal begitu dan sangat tidak substansial itu,” kata Akbar saat dihubungi Berita9 di Jakarta, Senin (05/01).
Akbar mengatakan, seharusnya tuntutan itu dibicarakan dulu dengan kubu Ical bukannya teriak-teriak di media massa. Dan tidak juga syarat itu yang dituntut itu diputuskan kubu Agung dan kubu Ical harus disepakati. “ENggak bisa begitu. Harus dibicarakan dulu kepada kedua belah pihak, bukan malah dengan otomatis memutuskan dan kubu yang lain harus menyetujui. Enggak bisa harus dibicarakan dalam pertemuan,” ucap Akbar.
(berita terkait : Ical dan Agung Masih Tarik Ulur Posisi Golkar)
Akbar mengingatkan kepada kedua kubu, bahwa pertemuan tanggal 8 Januari nanti merupakan pertemua yang sangat penting untuk kelangsungan Partai Golkar. Semua pihak, lanjut mantan Ketua DPR itu, juru runding kedua kubu harus mengutamakan kepentingan partai.
“Kepentingan partai yang harus didahulukan. Bukan kepentingan ego. Checks and balances itu penting, prinsip dasar kekuasaan, dan Golkar dalam posisi sebagai penyimbang,” tutur Akbar. (red/asa)
