Berita9 - Tempat pelaksanaan Partai Golkar menggelar musyawarah nasional (Munas) terus berubah-ubah. Semula digelar di Yogyakarta, berubah menjadi di Bali. Namun, hal itu dibantah Ketua Departemen Eksekutif dan Yudikatif DPP Partai Golkar Lamhot Sinaga mengatakan bahwa Partai Golkar akan menyelenggarakan musyawarah nasional (Munas) IX di Bali pada 30 November hingga 3 Oktober 2014 belum mendapat izin dari Pemerintah.
"Sampai saat ini Pemerintah belum mengeluarkan izin untuk pelaksanaan Munas IX Partai Golkar di Bali," kata Lamhot Sinaga, di Jakarta, Senin (24/11).
Kondisi itu selaras dengan keberadaan Panitia Pelaksana Munas IX pun belum terbentuk, Rencananya baru akan dibicarakan pada rapat pleno Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar di Jakarta, Senin ini.
Lamhot yang tercatat sebagai juru bicara Tim Pemenangan Agung Laksono ini menegaskan, jika ada informasi yang beredar menyebutkan bahwa Pemerintah telah mengeluarkan izin sementara, itu tidak benar.
"Panitianya secara langkap saja belum terbentuk. Jadi informasi tersebut menyesatkan," katanya.
Lamhot menjelaskan, pelaksanaan Munas IX Partai Golkar sangat berbeda dengan munas-munas sebelumnya, karena pada Munas IX ini banyak pelanggaran konstitusi partai (AD/ART) serta persiapannya sarat dengan akal-akalan termasuk penentuan tempat dan waktu pelaksanaan Munas.
"Karena itu, pelaksanaan Munas IX Partai Golkar ini rawan terjadi potensi konflik," katanya. (red/rol)
