Kritisi Jokowi, Effendi siap terima sanksi PDIP

Effendi Simbolon dalam sebuah rapat di DPR

Berita9 - Suara keras yag dilontarkan Effendi Simbolon, Anggota DPR fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menyatakan bahwa Wakil Presiden Jusuf Kalla yang begitu bernafsu ingin menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mendapat tanggapan serius dari DPP PDIP. (baca juga : )

Effendi Simbolon menanggapi santai kemungkinan adanya sanksi dari PDIP atas pernyataannya itu, Menurutnya, apa yang dikatakan itu, karena tidak melihat keseriusan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam menata kembali sektor energi. (baca juga : Pernyataan Jokowi soal BBM, Lain dulu lain sekarang )
 
"Kalau partai berpikir sanksi, silakan saja. Saya bicara prinsip, bukan hal abstrak. Ini kan, ada hal konkret untuk menangani sektor energi," kata Effendi Simbolon di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/11).

Menurut Effendi, sebelum menjatuhkan sanksi, Ia meminta PDIP melihat pernyataanya bukan sebagai pernyataan pribadi, melainkan sikap PDIP yang selama konsisten menolak penaikan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan harga BBM akan menyengsarakan rakyat. (baca juga : Kartu Sakti alat kelabui masyarakat demi kenaikan BBM )

"Saya mengkritisi masalah energi. Saya terbuka dan terukur," kata Effendi.

Kata Effendi, selama ini, PDIP bersuara lantang ke rakyat dan banyak memberi catatan terhadap pemerintahan sebelumnya mengenai solusi mengenai stabilitas harga BBM. "Harusnya, Jokowi-JK melakukan itu, jangan terburu-buru naikin harga BBM," katanya.

Ada beberapa langkah konkret yang bisa dilakukan Jokowi-JK untuk mengendalikan harga BBM. Seperti, lanjut Effendi, membangun sarana transportasi, penataan energi, pembubaran Petral, konversi, membangun kilang, pembubaran SKK Migas, mengerem laju pertumbuhan otomotif roda empat dan roda dua. (baca juga : Bulan Madu Pendukung Jokowi Terancam)
 
"Lalu, membuka neraca Pertamina, berapa sih harga tiap liter," kata Effendi. (baca juga : Premium di Sulsel Rp.10 ribu per botol )

Selain itu, pemerintah harus menyiapakan solusi di sektor energi yang akan berdampak pada kenaikan harga BBM. "Kalau nggak ada, berarti hanya memindahkan kesulitan kepada masyarakat," tandas Effendi. (baca juga : Ini nasehat Yusril untuk Presiden Jokowi ) (red/asa)