Berita9 - Presiden Joko Widodo diminta Fraksi Partai Gerindra DPR mencabut keputusannya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Gerindra, kenaikan harga BBM bersubsidi saat ini tidak tepat dan membuat hidup rakyat semakin sengsara. (baca juga : YLKI : Penaikan BBM Pelarian Gagalnya Konvesi Minyak ke Gas)
"Gerindra minta Presiden Jokowi mencabut kebijakan menaikan BBM dan segera mengembalikan ke harga semula, yaitu Rp.6500 per liter untuk premiun dan Rp.5500 untuk solar," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani di gedung DPR beberapa waktu lalu.
Kebijakan Jokowi sangat bertolak belakang dengan kebijakan pemerintah negara lain. Menurut Muzani, masyarakat internasional saat ini sedang pestapora menikmati turunnya harga minyak mentah dunia. Malaysia dan Amerika justru menurunkan harga BBM mereka. Sedangkan Cina tujuh kali secara berturut-turut menurunkan harga BBM saat harga minyak mentah terus turun.
"Masyarakat internasional berpesta pora menikmati turunnya harga minyak mentah, lha Indonesia kok sebaliknya," ujarnya. (baca juga : Pengusaha Kecil Mulai Menjerit)
Jika Jokowi tidak segera memenuhi permintaan ini, kata Muzani, Gerindra mengancam akan menggunakan hak interpelasi atau hak angket yang hak-hak itu dibenarkan dalam konstitusi.
Seharusnya pemerintah berani menurunkan harga BBM sebab, menurut hitungan Gerindra, harga minyak mentah dunia mengalami penurunan sampai 73,6 dollar per barel. Padahal, kata dia, sedangkan APBNP 2014 menetapkan subsidi BBM sebesar 105 dollar per barel.
Sedangkan kurs rupiah terhadap dollar dalam asumsi untuk subsidi BBM sebesar Rp 11.600. Namun, kenaikan nilai tukar rupiah terhadap dollar hanya 4 persen. Dengan asumsi tersebut, lanjut Muzani, langkah Jokowi itu tidak cukup signifikan memaksa pemerintah menaikkan harga BBM. (baca juga : Dukung Kenaikan BBM, Slank Dihujat Slankers)
"Tetapi, Presiden Joko menaikkan harga BBM lebih dari 30 persen," katanya.
Pemerintah harusnya peka, dengan menaikkan harga BBM akan menyebabkan kenaikan angka pengangguran dan angka kemiskinan semakin tinggi. Dampak lain dari kenaikan BBM sebesar Rp 2.000 menyebabkan kenaikan inflasi sebesar 3 persen. Sedangkan pemerintah tidak memiliki langkah dan tindakan apapun mengantisipasi hal tersebut. (red/sw)
