Berita9 - Penggabungan nomenklatur kementerian, peluncuran tiga "kartu sakti", serta kenaikan harga bahan bakar minyak tanpa ada konsultasi dengan DPR dan penjelasan kepada publik, adalah tiga program kerja Presiden Jokowi yang mendapat penilaian buruk dari Partai Demokrat.
Wakil Ketua Fraksi Demokrat DPR RI Herman Khaeron, mengatakan, Fraksi Partai Demokrat menilai, banyak hal dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mengabaikan prinsip good governance dan tidak ada penjelasan.
"Kami mendukung 1.000 persen program-program pro rakyat, namun mekanismenya harus ditempuh dengan baik agar transparan dan akuntabel, serta tidak menjadi persoalan di kemudian hari, meski itu hak prerogatif presiden," ujar Herman.
Fraksi-fraksi yang ada di DPR, hingga saat ini belum mendapat penjelasan secara resmi dan rinci tentang arah dan tujuannya penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian.
Misalnya, kenapa Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi digabung, kenapa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan Pendidikan Tinggi dipisah, kenapa Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan digabung, serta kenapa Kementerian ESDM tergabung dalam Kementerian Koordinator Maritim.
"Soal satu belum dijelaskan, tiba-tiba muncul soal baru. Peluncuran berbagai kartu yang belum dijelaskan secara komprehensif dari
mana program itu," ujarnya.
DPR sendiri masih bingung bagaimana mekanisme pengadaan jutaan tiga "kartu sakti" Jokowi itu. Anggaran membuat kartu itu darimana? Apakah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Publik harus tahu semuanya itu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu juga mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM tanpa penjelasan. Apalagi, lanjut dia, terkesan kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan dampak yang ditimbulkan.
DPR sendiri masih bingung bagaimana mekanisme pengadaan jutaan tiga "kartu sakti" Jokowi itu. Anggaran membuat kartu itu darimana? Apakah sebagai kompensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya. Publik harus tahu semuanya itu.
Wakil Ketua Komisi IV DPR itu juga mempertanyakan kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM tanpa penjelasan. Apalagi, lanjut dia, terkesan kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan dampak yang ditimbulkan.
"Dalam pandangan saya tidak tepat waktunya. Rakyat belum siap
karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL), dan bahan
bakar gas (BBG). Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik
dan dipastikan juga akan menurunkan daya beli masyarakat," jelas dia.
Atas seluruh kebijakan ini, Herman meminta pemerintah untuk memberi
penjelasan secara utuh, apakah semua langkah yang diambil sudah sesuai
perundang-undangan atau belum.
"Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikkan harga BBM
bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan
kompensasinya," katanya. (red)
