Berita9 (Jakarta) - Gencarnya pemberitaan yang dilakukan media nasional Berita9 sindikasi terkait maraknya permainan pengaturan proyek yang dilakukan oleh oknum pejabat Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)Wilayah VII Kalimantan, berikut dengan kelakuan negative mereka, sudah menarik perhatian dari kalangan aktivis anti korupsi se Indonesia.
Ketua Dewan Eksekutif National Police Watch (NPW) Variz El-Haq mengungkapkan, setidaknya ada 20 lebih lembaga swadaya masyarakat (LSM) dari berbagai daerah yang menyatakan simpatik atas pemuatan warta yang dilakukan Berita9 sindikasi terkait maraknya aksi dugaan korupsi di BBPJN VII Kalimantan.
"Kami sudah lakukan konsolidasi guna melaporkan tindak pidana korupsi dan money laundry yang dilakukan oknum balai besar kalimantan," ujar Variz dimarkas NPW Jalan Darmo Permai Surabaya, Jawa Timur, Senin (09/02) malam.
Variz menjelaskan, jumlah aktivis yang akan bersama-sama dengan NPW menggelar aksi demo dan pelaporan ke KPK, dipastikan akan bertambah. Beberapa lembaga anti korupsi ternama seperti ICW, Transparansi Indonesia, Lembaga Kajian Hukum Indonesia, LBH NU dan YLBHI akan turut serta memperkuat tim advokasi NPW.
Sementara itu, Ketua Umum Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI) DKI Jaya, Ali Al-Idrus mengatakan, jurnalis yang berada dibawah koordinasi HIPSI akan turut serta melakukan demo besar-besaran bersama awak redaksi Berita9, terkait pengancaman yang dilakukan oknum pejabat BBPJN yaitu Selamet Rasidi dan Tirta Nadis.
Selain itu, jurnalis juga meminta aparat hukum segera menyidik Satrio Sugeng Prayitno yang telah menjual nama baik redaksi media nasional.
Baik Variz dan Ali menjelaskan, sasaran utama aksi nanti adalah Selamet Rasidi dan Tirta Nadis, sebab keduanya dinilai sangat berperan melakukan pengaturan pemenang tender proyek. Untuk Satrio dan Suparman, aktivis akan meminta aparat hukum untuk mulai melakukan tes urine terkait kasus narkotika.
Selain keempat nama, aktivis juga akan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa Kepala BBPJN VII Kalimantan, Bastian Sihombing yang dinilai patut bertanggung jawab atas semua kelakuan anak buahnya. "Kita menduga, Kepala BBPJN Kalimantan patut di duga ikut terlibat dalam pengaturan pemenang proyek yang dilakukan anak buahnya," ujar Variz.
Sedangkan Ali mengatakan, HIPSI akan menyiapkan jurnalis-jurnalis handal guna memperkuat tim investigasi Berita9. "Ekspos berita nantinya tidak hanya di Berita9, tapi diseluruh surat kabar anggota HIPSI," kata Ali.
Saat ini, sedang dilakukan konsolidasi dan pematangan rencana aksi. Bahkan, tim lawyer juga sudah menyiapkan pemberkasan laporan yang akan segera diserahkan ke KPK. "Target pekan ini sudah kami sampaikan, sekaligus gelar demo," ucap Variz.
Banjirpun Tetap Demo
Sebagai bentuk solidaritas sesama jurnalis, hari ini puluhan wartawan dari berbagai media melakukan warming up demo di KPK. Tuntutan mereka jelas, meminta KPK segera memanggil para oknum pejabat BBPJN VII Kalimantan untuk diperiksa terkait maraknya permainan pengaturan pemenang proyek di sana.
Dalam tuntutannya, KPK harus melakukan pembuktian terbalik terhadap oknum-oknum seperti Bastian Sihombing, Selamet Rasidi, Satrio Sugeng Prayitno, Suparman, Tirta Nadis dan Suherman. Ditengarai juga, oknum direktur di Ditjen Bina Marga ikut sebagai pelindung mafia proyek itu.
Selesai dari KPK, aksi akan berlanjut ke Markas Besar Kepolisian di Trunojoyo yang akan mendesak agar Polri memanggil paksa para oknum pejabat tersebut untuk dilakukan tes urine. Pasalnya, selama ini mereka dikenal gemar mengkonsumsi minuman keras dan narkotika. (red/tim investigasi)
