Berita9 - Memasuki 100 hari kerja pemerintahan Presiden Jokowi-JK hingga hari ini belum ada program kerja yang menjanjikan dan nyata. Program Nawacita yang semasa kampnye pilpres diandalkan meraup suara, sampai saat ini belum juga ada gaungnya. Malahan, terlihat banyak program yang notabenenya hanya kelanjutan dari program pemerintahan sebelumnya. Demikian dikatakan Anggota DPR dari Fraksi PAN, Saleh P Daulay, Rabu (28/01) di Jakarta.
Menurut Saleh, kartu sakti Jokowi sebagai contohnya. Kartu tersebut hanya nomenklatur saja yang beruhan padahal isinya sama saja dengan program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLBI) ala Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
"Kartu-kartu sakti yang banyak disebut sejak masa kampanye kemarin. Kelihatannya itu hanya ganti nama saja. Sementara target dan sasarannya masih sama," kata Ketua Komisi VIII DPR ini.
Dia mengatakan, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) saja, itu sama dengan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) pada era pemerintahan SBY-Boediono.
Walau semua belum mendapat kartu KKS, ternyata uangnya sudah dibagikan. "Kalau untuk pencairan bantuan masih bisa pakai kartu KPS, berarti program itu masih sama dengan yang lalu," katanya.
Tidak ada gebrakan baru dari pemerintahan saat ini hingga 100 hari. Data yang digunakan untuk program ini juga, kata Saleh masih memakai data yang lama. "Dengan begitu, program seperti ini tidak begitu bombastis seperti yang dibayangkan sebelumnya tatkala diperkenalkan," katanya.
Dia juga menilai, banyak program yang sifatnya populis. Tidak heran, jika program itu banyak yang diwacanakan dan diperdebatkan di media.
"Sementara, programnya sendiri masih bentuk rencana kerja," katanya.
Saleh mencontohkan di bidang kemaritiman yang menjadi salah satu program andalan. Dia menilai, sejauh ini masih berisi gagasan dan hitung-hitungan saja. Ada penghitungan potensi kekayaan laut dan potensi pengembangan ekonomi berbasis kelautan.
"Tetapi sampai saat ini, belum kelihatan berapa penghasilan negara yang bisa didapatkan dari bidang itu. Malah kegiatan menghancurkan kapal-kapal nelayan asing menimbulkan kontroversi," katanya.
Walau begitu, Saleh menilai pemerintahan Jokowi-JK masih memiliki waktu yang cukup panjang untuk bekerja dan membenahi ini semua. "Kita berharap ada terobosan-terobosan program yang bisa membawa perubahan," katanya. (red/bhm/catur)
